JoSS, KULONPROGO – Pemerintah Provinsi Yogyakarta pekan depan akan membayarkan kompensasi ganti rugi atas lahan yang terdampak pembangunan oprit proyek underpass pada ruas Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di area New Yogyakarta International Airport.
Oprit adalah jembatan dimana terdapat timbunan tanah atau urugan di belakang abutment yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan. Oprit berfungsi sebagai tembok penahan tanah untuk menjaga kestabilan bangunan diatasnya.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY, Ratih Mardewi mengatakan rencana pembangunan oprit jalan bawah tanah JJLS di Temon segera memasuki tahap pembebasan lahan.
Menurut dia kompensasi segera dibayarkan kepada warga yang terdampak pada pekan depan menyusul selesainya penilaian oleh tim penaksir (appraisal) atas tanah, bangunan, dan tanam tumbuh di atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan oprit underpass NYIA tersebut.
Dia menambahkan besarnya nilai ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti kerugiannya dilakukan di Desa Palihan, Kamis (13/12) dan akan dilanjutkan untuk Desa Glagah pada Jumat (14/12). Di Palihan, ada 23 bidang tanah yang terdampak pembangunan oprit sedangkan di Glagah ada 24 bidang.
Rencananya, jika semua berjalan lancar, pembayaran kompensasi akan dilakukan pada 20-21 Desember mendatang. “Pembayarannya sebelum libur natal,” katanya seperti dikutip dari Tribunjogja.com.
Dia menuturkan pembebasan lahan ini menggunakan regulasi seperti diatur dalam Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
Termasuk juga melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL), dan hingga tahap pengadaan tanah oleh BPN.
Musyawarah pada hari itu hanya menentukan bentuk ganti rugi yang ingin didapatkan masyarakat pemilik tanah, antara lain dalam bentuk uang, tanah, ataupun relokasi.
Sedangkan terkait nilai yang ditetapkan bersifat tunggal dan tidak bisa ditawar lagi karena dihitung berdasarkan bidang per bidang. “Prosesnya relatif mudah karena masyarakat kooperatif,” jelas Ratih.
Anggota tim pengadaan tanah dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY, Andri Gautama mengatakan, luasan tanah yang dibebaskan untuk pembangunan oprit menuju pintu underpass itu mencapai 7.800 meter persegi di sisi wilayah Desa Palihan dan Glagah.
Panjang oprit itu masing-masing 100 meter dengan lebar 40 meter dalam empat lajur. Anggaran yang dikucurkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp30,2 miliar menggunakan Dana Keistimewaan.
“Sekarang sudah ada pemenang kontrak dan langsung dibangun setelah pembayaran ganti rugi. Pembangunannya dilakukan oleh pusat,” kata dia. Adapun underpass direncanakan dibangun dalam panjang lintasan sekitar 900 meter.
Andri mengakui belum mengetahui detil teknis pembangunan underpass maupun oprit karena ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN).
Namun, untuk area terowongan di bawah kawasan lahan pembangunan bandara itu, pengerjaannya ditangani oleh PT Pembangunan Perumahan (PP). (lna)
Leave a Reply