Ngesti Pandawa

Realisasi PLTS Putri Cempo Solo Molor Ini Penyebabnya

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Realisasi royek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) Putri Cempo Mojosongo, Solo, dipastikan molor akibat belum adanya surat perjanjian jual beli listrik (PJBL). Pasalnya surat tersebut yang bakal dijadikan agunan untuk mencari pembiayaan dari bank.

Direktur PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) selaku kontraktor pelaksana proyek PLTS Putri Cempo Mojosongo, Erlan Syuherlan, pengoperasian PLTS yang sedianya pembangunan konstruksi proyek yang menjadi pilot project nasional tersebut dilakukan tahun depan, dipastikan molor hingga 2020.

Pembangunan kontruksi masih menunggu surat penetapan perjanjian jual beli listrik (PJBL). PJBL menjadi dasar baginya untuk melangkah pengajuan pinjaman kepada bank dalam membiayai pembangunan konstruksi sehingga kemungkinan pelaksanaan pembangunannya baru bisa dikerjakan 2019.

“Mestinya sesuai rencana awal kita, konstruksi dibangun pada tahun ini. Tapi sampai sekarang belum bisa kita kerjakan,” katanya belum lama ini, seperti dikutip dari Solopos.com.

Secara otomatis, operasional PLTS terpaksa molor. Semula pihaknya menargetkan PLTS bisa beroperasi akhir 2019, namun ternyata hampir dua tahun baru ada kejelasan soal PJBL. Dengan demikian, operasional PLTS akan berjalan pada 2020 mendatang.

Baca jugaAsiik, Becak Listrik Android Bakal Bersliweran Di Jogja

“Awal tahun depan kemungkinan baru dimulai pembangunan konstruksi. Kami butuh waktu pembangunan sekitar 15 bulan,” kata Erlan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo Sri Wardhani Poerbowidjojo mengatakan Pemkot dan manajemen PT SCMPP kembali memperpanjang masa persiapan pembangunan konstruksi PLTS Putri Cempo Solo. Keputusan itu diambil karena PJBL tak kunjung diterbitkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Perjanjiannya diaddendum [ditambah klausul perpanjangan] selama tiga bulan sampai Maret 2019,” katanya.

Nantinya masa pembangunan kontruksi bisa diperpanjang lagi sampai tiga bulan berikutnya, sehingga maksimal perpanjangan selama enam bulan.

Sesuai perjanjian, masa persiapan pembangunan kontruksi berakhir pada Desember. Asumsinya awal tahun PJBL telah diterbitkan PLN.

“Sekarang penandatanganan PJBL tinggal menunggu tanda tangan direktur utama (Dirut) PLN. Jika perjanjian itu sudah ditandatangani lalu diserahkan ke PLN wilayah Jateng-DIY, pembangunannya sudah bisa dimulai,” katanya.

Dokumen jual beli listrik itu harus tersedia sebelum konstruksi PLTS dibangun karena tertuang dalam perjanjian kerja antara pemkot dan investor.

PJBL juga menjadi salah satu dokumen pendukung pembiayaan proyek. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN sebagai pihak yang akan membeli energi listrik.

“Targetnya PLTS bisa secepatnya beroperasi karena kondisi sampah di TPA [tempat pembuangan akhir] Putri Cempo sudah overload,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*