JoSS, SOLO – Presiden Jokowi akhirnya membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16, menyusul adanya keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Jokowi mengakui telah menerima masukan dari kalangan pengusaha baik yang menengah hingga kecil mikro yang merasa keberatan dengan calon kebijakan DNI tersebut.
Dia mengungkapkan bahwa 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.
“Saya sebut calon karena paket itu belum sampai ke istana dan belum saya tanda tangani. Sekarang saya putuskan, kalau DNI itu bakal saya coret,” ujar Jokowi disambut tepukan bergemuruh saat penutupan Rakernas Kadin di hotel Alila, Solo, Rabu (28/11).
Presiden Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan memelihara pertumbuhan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) di Indonesia. Sebab, kata Presiden Jokowi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan.
“Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM,” tuturnya.
Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, kata Presiden Jokowi, juga tercermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen dan telah memangkas pajak penghasilan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Sementara, untuk fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday dan kewajiban untuk memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE), tidak dimasalahkan Kadin serta Hipmi, sehingga tetap berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah.
“Bahkan kontribusi UMKM pada PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 60 persen, karena itu pemerintah menegaskan komitmen berpihak pada UMKM, pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada,” kata Jokowi.
Sebelumnya diketahui, bahwa relaksasi DNI masuk dalam paket kebijakan ekonomi 16, yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen.
Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu.
Berkaca dari pengalaman 2016, pemerintah seharusnya tidak merelaksasi DNI tetapi harus merelaksasi investasi.
Baca juga: Rasakan Sensasinya Makan di Atas Aliran Sungai
“Yang kami sepakat adalah relaksasi investasi jadi bukan DNI nya. Itu pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi,” ujarnya.
Ajib mengatakan, kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi.
Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kalangan dunia usaha belum bisa menerima relaksasi DNI yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
Dia menilai, hal itu memberi peluang besar bagi asing dan mengambil lahan bisnis termasuk sektor UKM.
“Kami kalangan dunia usaha menerima dua paket paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah yakni kebijakan tax holiday dan kewajiban membawa pulang Devisa Hasil Ekspor. Namun kami mempertanyakan relaksasi DNI yang mengancam UMKM,” tutupnya. (ton/lna)
Leave a Reply