JoSS,SOLO – Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana dari surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek strategis, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya atau kementerian, diminta untuk merancang proyek-proyek strategis untuk memanfaatkan dana dari surat berharga syariah tersebut.
“Kalau menggunakan dana rupiah biasa harus menunggu lama karena dana APBN itu terbatas dan harus dibagi-bagi. Sementara, dana dari penerbitan sukuk ini menjadi salah satu solusi untuk membiayai proyek-proyek strategis yang tidak kebagian APBN,” ujarnya saat Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun Anggaran (TA) 2018 di hotel Alila, Solo, Senin (23/7)
Dia mencontohkan pembiayaan menggunakan Sukuk kali ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, diselenggarakan prosesi Ground Breaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung perkuliahan IAIN Surakarta.
Luky menyatakan yang dibangun yaitu Gedung Pendidikan Terpadu dan Gedung Pusat Bahasa. Prosesi Ground Breaking ini dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan IAIN Surakarta.
Menurut dia, pembiayaan SBSN untuk gedung perkuliahan di IAIN Surakarta ini merupakan untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 2017 membiayai pembangunan gedung pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
“Untuk alokasi tahun 2018 ini, SBSN akan membiayai pembangunan gedung Pendidikan Terpadu dan gedung Pusat Bahasa,” katanya.
Dia menuturkan, di lingkungan Kementerian Agama pembiayaan menggunakan Sukuk telah dimulai sejak 2014, hingga kini mencapai Rp6,34 triliun. Dia memprediksi penggunaan sukuk untuk pembiayaan pada tahun ini meningkat menjadi Rp 22,53 triliun, yang terdiri dari 587 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada tujuh Kementrian atau Lembaga Tinggi Negara.
Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional.
Baca juga : 5 Bank Gelontorkan Rp3,3 Triliun Untuk Proyek Kunciran-Serpong
Dalam forum dialog itu diikuti oleh jajaran pimpinan unit Eselon satu Kementerian/Lembaga (K/L), Pemrakarsa Proyek SBSN, serta stakeholders pembiayaan proyek SBSN yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain itu juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Para Rektor Perguruan Tinggi.
Tujuan dari penyelenggaraan forum Dialog Kinerja, menurut Dirjen adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait kebijakan pembiayaan proyek SBSN, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN, dan merumuskan alternatif solusi untuk mendorong kinerja pelaksanaan proyek SBSN oleh K/L.
“Saya befrharap dialog ini mampu menghasilkan solusi untuk dapat mendorong percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian proyek, sehingga realisasi penyerapan anggaran dan realisasi fisik seluruh proyek SBSN pada akhir tahun 2018 dapat optimal,” ujar Dirjen.
Dia merinci sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan sukuk negara diantaranya 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7,00 triliun,101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp7,50 triliun.
Selain itu 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp5,28 triliun.
Pembiayaan proyek SBSN, lanjut Dirjen, pada delapan proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag senilai Rp350 miliar, 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp1,50 triliun. (ton/lna)
Leave a Reply