Press "Enter" to skip to content

3 Kepala Sekolah Di Jateng Terancam Dipecat

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Tiga kepala sekolah favorit di Jawa Tengah terancam dipecat dari jabatannya karena tidak melakukan verifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diajukan calon siswa dalam melakukan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2018.

Ketiga kepala sekolah itu, yakni Purwadi, yang saat ini menjabat kepala SMAN Mojogedang, Karanganyar; Kepala SMKN 1 Blora, Mariya; dan Kepala SMKN 1 Purwokerto, Asep Saeful Anwar.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo rencananya akan menyampaikan langsung pemecatan ketiga kepala sekolah itu. Ganjar mengaku kesal dengan ketiganya karena tidak melakukan proses verifikasi SKTM yang sudah diinstruksikan Kepala Disdikbud Jateng.

“Mereka tidak menjalankan instruksi kepala dinasnya,” ujarnya ujarnya di sela meninjau proses verifikasi SKTM calon siswa baru dalam PPDB online 2018 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jl. Pemuda, Kota Semarang, Selasa (10/7)

Ketiganya bahkan ditelepon langsung oleh Ganjar karena jumlah SKTM yang masuk tidak wajar atau melebihi daya tampung sekolah. Melalui telepon selulernya Ganjar menghubungi Kepala SMAN Mojogedang Karanganyar, Purwodadi.

“Pak, jenengan berarti tidak melakukan perintah kepala dinas untuk verifikasi faktual? Hari ini verifikasi, saya minta semua guru diturunkan! Laporkan siang hari ini juga!” kata Ganjar.

Baca juga78.065 Calon Siswa Mengaku Miskin Harus Dicoret

Ganjar mengaku saat ditanya Purwadi mengaku belum melakukan verifikasi karena tidak mendapat surat dari Disdikbud Jateng. Ia pun semakin kesal karena hal tersebut membuktikan sensitivitas kepala sekolah rendah.

Selain Purwadi, Ganjar juga menelepon kepala SMKN 1 Blora dan SMKN 1 Purwokerto. Sama seperti kepala SMAN Mojogedang, kedua kepala sekolah itu juga menyatakan belum melakukan verifikasi karena tidak mendapat instruksi dari Disdikbud Jateng.

Ganjar menegaskan seluruh sekolah Selasa ini diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru. Ia mengaku mendapat komplain terkait SKTM dari berbagai pihak.

“Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi, tapi ada juga yang enggak serius. Hari ini [Selasa] semua saya perintahkan verifikasi. Saya tegaskan kepada kepala sekolah yang tidak mau verifikasi. Kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” ujar Ganjar. 

Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo mengaku sebelumnya sudah mengumpulkan kepala sekolah maupun perwakilannya pada Jumat (6/7) lalu. Saat itu, sekolah diinstruksikan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan SKTM.

Dari upaya itu, terkuak banyak pengguna SKTM ternyata warga mampu. Dan para orang tua telah menarik SKTM palsunya mengingat verifikasi dilakukan dengan menggandeng pihak kepolisian.

“Bekerjasama dengan anggota polsek atau polres setempat, untuk menjelaskan soal konsekuensi hukumnya karena kepolisian yang lebih paham tentang aturan hukumnya. Seperti di SMA 1 Boyolali, setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” tukas dia. (joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id