Press "Enter" to skip to content

Masa Tenang, KPU Minta Akun Medsos Timses Dinonaktifkan

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Memasuki masa tenang yakni 24-26 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada para tim sukses peserta Pilkada serentak 2018 untuk menonaktifkan akun media sosial yang telah didaftarkan KPU setempat sebagai media kampanye.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan bahwa memasuki masa tenang setiap peserta pilkada beserta timsesnya sudah tidak boleh berkampanye, baik melalui alat peraga berupa spanduk, iklan, maupun media sosial.

“Ketentuan itu berlaku bagi akun yang secara resmi didaftarkan ke KPU setempat,” kata Pramono seperti dikutip dari CNNIndonesia, Minggu (24/6).

Dia menjelaskan akun medsos yang didaftarkan untuk kepentingan kampanye, berbeda halnya dengan akun medsos pribadi peserta pilkada. Dia mengatakan tidak setiap akun medsos pribadi peserta pilkada harus dinonaktifkan selama masa tenang berlaku.

“Akun pribadi yang harus ditutup adalah akun yang didaftarkan kepada KPU saja. Akun yang tidak didaftarkan, lanjutnya, tidak perlu dinonaktifkan. Namun tetap tidak boleh membuat status yang bernada kampanye,” ujarnya.

Hal serupa diutarakan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Semua pihak, kata Hasyim, sudah tidak boleh lagi berkampanye di masa tenang. “Dilarang kampanye dalam bentuk apapun dan melalui media apapun,” imbuhnya.

Baca juga : Tekan Pemalsuan NIK, Kemendagri Beri Akses Ke KPU

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menambahkan apa yang telah disampaikan dua koleganya. Dia menegaskan bahwa masa kampanye telah selesai.

“Kampanye lewat media sosial udah selesai. Pokoknya seluruh aktivitas kampanye sudah selesai,” ujar Arief.

Arief menyadari masih ada banyak akun-akun yang kiranya bakal mengunggah konten bermuatan kampanye. Akun tersebut bukan yang didaftarkan secara resmi ke KPU. Menyikapi hal itu, Arief enggan mengambil langkah terburu-buru. Dia mengatakan bakal mengidentifikasi terlebih dahulu konten yang diunggah.

Selain itu, Arief juga meminta para pihak yang berkepentingan agar mencopot semua alat peraga kampanye, seperti spanduk, baliho dan lain-lain.

Arief pun mengimbau kepada jajaran KPU di daerah agar menjalankan tugasnya dengan baik. Persiapan harus dilakukan seoptimal mungkin hingga hari pemungutan suara.

“Kepada pemilih, anda sekarang punya kesempatan untuk merenung apa yang sudah anda lihat penyampaian visi misi program kegiatan dari peserta pemilu,” katanya.

Sementara itu terkait hasil penelitian elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh lembaga survei boleh dirilis kepada publik selama masa tenang.

“Kalau survei elektabilitas di dalam regulasi enggak diatur kapan waktunya,” ucap Arief.

Dia mempersilakan lembaga survei merilis hasil kerjanya yang berupa profil atau elektabilitas terkini pasangan calon kepala daerah di masa tenang. Namun, setiap lembaga survei harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Pemaparan, menurut dia, harus disajikan secara transparan. Misalnya, metode apa yang digunakan, jumlah responden, waktu survei, serta siapa pemberi dananya.

Masyarakat, menurut dia, membutuhkan informasi tersebut sehingga bisa adil dalam melihat hasil survei. “Supaya masyarakat tahu, ‘oh ini dilakukan oleh si A, metodenya begini, oleh si A’. Jadi setiap rilis yang dibuat, hal semacam itu harus didampaikan. Nah silakan,” kata Arief.

Arief pun meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menuding suatu lembaga survei melakukan kampanye kala merilis survei di masa tenang. Dia menegaskan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara tersurat mengenai survei elektabilitas. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id