JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (8/1). Selain membagikan sertifikat tanah, presiden juka akan berlayar ke perairan Natuna yang tengah menjadi sengketa dengan China untuk mengecek jajara kapal.
Seperti dikutip dari siaran pers resmi, pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi beserta rombongan, pada sekitar pukul 08.35 WIB lepas landas dari Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Rencananya, setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden Jokowi beserta rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa di Kabupaten Natuna.
Di lokasi tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden Jokowi juga akan menggelar pertemuan dengan ratusan nelayan.
Setelah itu, Presiden Jokowi akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Baca juga: Daripada Ikan Indonesia Dijarah China, 120 Nelayan Pantura Siap Berangkat Ke Natuna
Selesai beraktivitas di Kepulauan Natuna, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk lepas landas kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Kepala Negara pada penerbangan menuju Kabupaten Natuna, diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman.
Seperti diketahui, situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut. Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini. Dia menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. “Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegasnya, Senin (6/1). (lna)
Leave a Reply