Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Solo Baru 7% Dari Target 7.236 Unit

JoSS, SOLO – Hingga April 2019, jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemkot Solo baru mencapai 533 unit, atau 7% dari data rumah yang harus diperbaiki yaitu 7.236 unit.

Kasi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP), Widhi Hastuti mengatakan untuk mewujudkan perbaikan rumah warga tersebut pihaknya terus mengupayakan penggalian dana.

Seperti diketahui, lanjutnya anggaran perbaikan hunian tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD 2019, serta corporate social responsibility (CSR).

“Maka dari itu, kami terus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Terlebih anggaran dari pemkot sangat terbatas,” katanya, seperti  yang dilansir dari jawapos.com, Jumat (12/4).

Lebih lanjut dia menjelaskan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solo tersebar di berbagai wilayah. Seluruh RTLH yang menjadi sasaran perbaikan itu tersebar di berbagai kelurahan. “Paling banyak perbaikan yang bersumber dari APBD berada di 22 kelurahan,” imbuhnya.

Sementara itu, kalau perbaikan yang diambilkan dari anggaran DAK dilakukan di beberapa wilayah. Seperti Jebres, Purwodiningratan, Sewu, Gandekan dan Kedunglumbu. Sedangkan bantuan yang berasal dari CSR dilakukan di Mojosongo, Baluwarti, Panularan dan Manahan.

Baca juga: Polresta Solo Belum Terapkan Larangan Merokok Saat Berkendara

“Sedangkan bantuan rumah yang berasal dari CSR dilakukan di Mojosongo, Baluwarti, Panularan, Manahan,” tambahnya.

Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan stimulan perbaikan rumah senilai Rp 15 juta yang ditambah ongkos tenaga sebesar Rp 2,5 juta.

Penambahan ongkos tenaga sebesar Rp 2,5 juta, setelah sebelumnya muncul keluhan dari penerima biaya perbaikan RTLH yang tidak mampu membayar tenaga tukang. Sehingga akhirnya, masing-masing penerima bantuan mendapatkan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta.

“Jadi penerima mendapat awal senilai Rp 15 juta ditambah ongkos tenaga sebesar Rp 2,5 juta. Sehingga total menjadi Rp 17,5 juta yang diterima,” kata Kepala Disperum KPP, Heru Sunardi, Jumat (12/5) siang.

“Kemarin ada aduannya, mereka bilang ini masih kurang untuk bayar tukang,” katanya. Hingga akhirnya ditambahkan uang Rp 2,5 juta dari pusat karena masukan dari Kota Solo. (nug/lna)