JOGJA, JOSS.CO.ID – Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons kericuhan aksi massa 10 November lalu di kawasan Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM. Pihak kampus menginisiasi pembentukan Tim Pencari Fakta UGM secara gabungan dengan menggandeng perguruan tinggi lain.
Langkah ini bertujuan menelusuri fakta di lapangan secara menyeluruh. Tim tersebut juga akan menyelidiki dugaan tindakan kekerasan selama proses pengamanan demonstrasi.
Kampus Buka Pintu Pendampingan Mahasiswa
Rektor UGM, Prof Ova Emilia, menegaskan bahwa universitas siap melindungi mahasiswanya yang terdampak kericuhan. Ia mengimbau mahasiswa dan keluarga agar segera melapor jika membutuhkan bantuan medis maupun hukum.
“Kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka apabila masih ada mahasiswa UGM yang mengalami kekerasan dalam aksi 10 November, sedang menjalani perawatan, atau membutuhkan bantuan hukum atau memerlukan bentuk pendampingan lainnya, silakan menghubungi UGM melalui kanal resmi universitas. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan ditindaklanjuti,” ujar Ova Emilia saat jumpa pers di UGM, Kamis (12/11/2026).
Selain mendampingi mahasiswa, Ova mendorong kolaborasi antarperguruan tinggi agar pengusutan berjalan transparan.
“Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain. Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara seksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta,” lanjutnya.
Fokus Bekerja Independen dan Berbasis Data
Ova menyatakan tim pencari fakta ini harus bekerja secara independen, objektif, dan terbuka. Hasil investigasi mereka akan menjadi dasar rekomendasi resmi kepada pihak berwenang.
“Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi,” tegasnya.
Sebagai institusi pendidikan, UGM menolak menarik kesimpulan dari informasi yang belum terverifikasi.
“Saya kira, kita sebagai UGM bukan terus kemudian wewenang kita merembet ke mana-mana, tidak ya. Jadi,apa yang akan kita cari adalah fakta yang terkait dengan mahasiswa. Dan supaya karena kami adalah institusi pendidikan, maka semua tindakan itu harus basisnya adalah data,” ucap Ova.
Tanggung Jawab Melindungi Sivitas Akademika
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr Arie Sujito, angkat bicara. Ia menyebut pembentukan tim ini sebagai wujud tanggung jawab kampus dalam melindungi sivitas akademika.
Saat wartawan menanyakan kaitan tim ini dengan insiden gas air mata yang masuk ke area kampus, Arie menekankan perlindungan hak warga sipil.
“Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus,” ungkap Arie.
Polda DIY sebelumnya juga berencana membentuk tim serupa dan melibatkan UGM. Namun, Arie belum memastikan apakah tim kampus akan melebur atau berjalan terpisah.
“Kalau teknisnya nanti kita ngobrol di berikutnya ya. Berkenaan dengan itu ini teknisnya ini kan ada yang penting siapapun boleh berinisiatif ya. Yang penting kita mendudukkan agar setiap langkah itu berbasis pengetahuan,” jelasnya.
Langkah Serupa dari Polda DIY
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11), Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan rencana pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kerusuhan aksi Hari Pahlawan di Malioboro. Kepolisian berencana menggandeng UGM serta lembaga pengawas independen.
“Nanti kita akan membentuk tim pencari fakta melibatkan kampus UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman juga.Jadi untuk yang dilakukan penyelidikan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum nanti kita membentuk juga tim pencari fakta itu dengan melibatkan unsur tadi,” tutur Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari di Mapolda DIY.
Saat ini, kepolisian masih mendata massa aksi dan memverifikasi status kemahasiswaan mereka langsung ke pihak universitas.
“Kami belum merekap sampai saat ini, karena kita masih cek dulu apakah mereka mahasiswa dari (UGM), kan sebagian mengaku mahasiswa, tapi kan perlu kartu mahasiswanya itu. Nanti kami masih konfirmasi ke universitas-universitas, jika yang mengaku mahasiswa,” pungkasnya.
Leave a Reply