Warga Pati Tetap Gelar Demo 13 Agustus, Tak Percaya Pencabutan Kenaikan PBB oleh Bupati Sudewo

JOSS.CO.ID, Pati – Meski Bupati Pati Sudewo menyatakan telah membatalkan kenaikan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) sebesar 250 persen, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berencana menggelar demo pada Rabu (13/8) mendatang.

Koordinator lapangan aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa warga sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Sudewo.

“Kami tetap lanjut aksi. Kami tidak mau lagi dipimpin oleh Sudewo. Kalau mau jadi pemimpin, belajar dulu. Sekarang belum layak jadi Bupati Pati,” tegas Teguh di posko donasi sekitar Alun-alun Pati, Jumat (8/8/2025).

Teguh mengungkapkan alasan utama aksi tetap digelar karena belum ada pernyataan resmi di depan massa yang menyatakan pembatalan PBB. Ia menyebut pernyataan Sudewo yang beredar hanya berupa narasi sepihak, tanpa bukti konkrit.

“Kami tidak percaya begitu saja. Itu baru statemen, belum ada bukti lapangan,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut pernyataan Sudewo sebagai bentuk kebohongan, terutama saat menyebut PBB di Pati tak naik selama 14 tahun. Padahal, menurutnya, pada 2022 sudah terjadi kenaikan pajak PBB sebesar 20 persen.

“Statemen bahwa pajak tidak naik selama 14 tahun itu jelas bohong. Kami tidak bisa percaya lagi,” tambah Teguh.

Menanggapi rencana demo, Bupati Sudewo menyatakan seharusnya unjuk rasa dibatalkan karena kenaikan PBB sudah dibatalkan sepenuhnya.

“Kalau PBB P2 sudah saya batalkan, apa lagi yang dituntut? Tidak hanya diturunkan, tapi sudah nol, tidak naik,” ujar Sudewo dari Pendopo Kabupaten Pati.

Namun, meski telah mengumumkan pencabutan PBB Sudewo, masyarakat tetap bersikeras turun ke jalan karena menilai kebijakan tersebut belum diresmikan secara transparan dan melibatkan publik secara langsung.

Aksi massa yang akan digelar 13 Agustus mendatang menjadi bentuk nyata dari protes warga Pati terhadap kebijakan fiskal yang dianggap merugikan rakyat kecil. Masyarakat juga menuntut adanya transparansi dalam pengambilan kebijakan pajak ke depan.

Aksi ini diwarnai kritik terhadap kepemimpinan Bupati Pati yang dinilai inkonsisten dan tidak aspiratif terhadap suara rakyat.