JOSS.CO.ID, JAKARTA – Baru-baru ini, banyak kafe dan restoran yang menggunakan suara alam seperti kicauan burung sebagai alternatif musik untuk menghindari kewajiban membayar royalti. Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Ketua Dharma Oratmangun menegaskan bahwa ini adalah langkah yang keliru.
Menurut Dharma, meskipun suara alam tersebut terdengar alami, rekaman suara seperti kicauan burung tetap memiliki hak terkait yang dimiliki oleh produser rekaman. “Putar lagu rekaman suara burung, suara apa pun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut, jadi tetap harus dibayar,” ujar Dharma, Senin (4/8/2025).
Dharma menambahkan bahwa penggunaan suara alam atau suara burung dalam usaha komersial seperti kafe atau restoran tetap tergolong pemanfaatan hak cipta dan wajib membayar royalti kepada pemilik hak terkait, yang dalam hal ini adalah produser rekaman. Hal ini tidak hanya berlaku untuk musik, tetapi juga untuk berbagai jenis rekaman suara lainnya yang memiliki hak terkait.
Lebih lanjut, Dharma mengingatkan bahwa penggunaan lagu internasional di restoran atau kafe juga tetap harus membayar royalti. Ini karena Indonesia memiliki perjanjian internasional dengan berbagai negara untuk membayar royalti kepada pencipta dan produser rekaman. “Harus bayar juga kalau pakai lagu luar negeri. Kita terikat perjanjian internasional. Kita punya kerja sama dengan luar negeri dan kita juga membayar ke sana,” jelasnya.
Dharma menyatakan bahwa solusi yang paling adil dan sesuai hukum adalah dengan membayar royalti, dan ia menyayangkan munculnya narasi yang menganggap kewajiban royalti sebagai beban bagi pelaku usaha. “Harus bayar dong, itu ada hak pencipta. Itu Undang-Undang. Bagaimana kita pakai sebagai menu tapi enggak mau bayar? Jangan bangun narasi mau putar rekaman suara burung, suara alam, seolah-olah itu solusi,” tambah Dharma.
Ia juga mengkritik narasi yang seolah-olah kewajiban royalti bertujuan untuk mematikan usaha kecil, seperti kafe. “Ada narasi yang sengaja dibangun keliru, seakan-akan (kami) mau mematikan kafe. Itu keliru sekali. Karena dia enggak baca aturannya, enggak baca Undang-Undang. Bahkan belum bayar, udah kembangkan narasi seperti itu,” tegas Dharma.
Pada bulan Juli 2025, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan restoran Mie Gacoan di Bali karena diduga melanggar hak cipta. Akibatnya, Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan, I Gusti Ayu Sasih Ira, ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak tahun 2022.
Tarif royalti musik bagi restoran dan kafe diatur dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib membayar Royalti Pencipta sebesar Rp60.000 per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp60.000 per kursi per tahun.
Baca Juga:
PPATK Buka Kembali 122 Juta Rekening Dormant, Transaksi Judi Online Turun Drastis
Leave a Reply