JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah hanya mengalokasikan Rp6,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah ini merosot tajam lebih dari separuh dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp13 triliun.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah, nanti saya koreksi lagi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan sebesar Rp6,26 triliun. Dana tersebut terbagi untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar. Nilai ini lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 yang sebesar Rp4,7 triliun, tetapi tetap jauh menurun dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Sejak 2022 hingga 2024, total anggaran pembangunan IKN tercatat Rp75,8 triliun. Realisasi pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, lalu melonjak Rp27 triliun pada 2023, dan kembali naik Rp43,3 triliun pada 2024.
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 tidak menyinggung alokasi IKN secara khusus. Fokus RAPBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas nasional, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat, pertahanan semesta, serta percepatan investasi.
Adapun perincian anggaran program prioritas tersebut adalah:
- Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun
- Ketahanan energi: Rp402,4 triliun
- Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun
- Pendidikan: Rp757,8 triliun
- Kesehatan: Rp244 triliun
- Desa, koperasi, dan UMKM: Rp181,8 triliun
- Pertahanan semesta: Rp185 triliun
- Percepatan investasi: Rp530 triliun
Dengan alokasi ini, pemerintah menegaskan bahwa RAPBN 2026 lebih berfokus pada penguatan kebutuhan dasar rakyat dibandingkan pembangunan ibu kota baru.
Leave a Reply