JOSS.CO.ID, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, resmi membatalkan rencana uji coba penerapan lima hari sekolah untuk siswa SD dan SMP negeri. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan agama.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan, kebijakan tersebut penting demi menjaga tradisi daerah yang dikenal luas sebagai Kota Santri.
“Anak-anak di Pekalongan tidak hanya menempuh pendidikan formal, tetapi juga mengikuti pengajian Al-Qur’an atau madrasah pada sore hari. Jika dipaksakan lima hari sekolah, kegiatan mengaji mereka bisa terganggu,” kata Fadia di Batang, Selasa (19/8/2025).
Fadia menambahkan, keputusan ini bukan langkah sepihak. Pemkab Pekalongan lebih dulu menyerap aspirasi dari berbagai tokoh masyarakat, ulama, hingga organisasi keagamaan.
“Ketua NU, Muhammadiyah, dan pengurus TPQ datang menyampaikan agar kegiatan mengaji tidak terabaikan. Setelah mendengar masukan itu, saya instruksikan Dinas Pendidikan membatalkan uji coba,” ujarnya.
Rencana penerapan lima hari sekolah sejatinya akan diuji coba di 175 sekolah mulai Agustus 2025. Namun, pembelajaran di SD dan SMP negeri dipastikan tetap berjalan dengan pola enam hari sekolah seperti biasa.
“Kebijakan ini murni sesuai kondisi masyarakat Pekalongan. Tidak ada kaitannya dengan polemik penerapan lima hari sekolah di daerah lain,” tegas Fadia.
Menanggapi keputusan tersebut, anggota DPR RI Ashraff Abu menilai pemerintah harus selalu mendengar suara masyarakat sebelum menetapkan sebuah kebijakan. “Setiap kebijakan yang tidak melibatkan rakyat bisa berdampak negatif. Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas agar keputusan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Leave a Reply