JOSS.CO.ID, Jakarta – Pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah pada tahun 2025.
Namun, anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi, sehingga Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Komisi IV DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (2/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono awalnya meminta pembukaan blokir anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp 1,65 triliun untuk mendukung pelaksanaan proyek 100 kampung nelayan.
“Anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menunjang koperasi desa/kelurahan merah putih sebagai program prioritas Presiden,” ujar Trenggono.
Namun, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, estimasi biaya untuk membangun 100 kampung nelayan mencapai Rp 2,2 triliun, dengan alokasi Rp 22 miliar per lokasi. Oleh karena itu, ia mendorong KKP agar berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mengusulkan tambahan anggaran.
“Permintaan pembukaan blokir anggaran kami setujui, dan untuk tambahan dana Rp 2,2 triliun agar target program strategis pemerintah bisa terlaksana, kami juga dukung,” jelas Abdul Kharis.
Sebagai informasi, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan target membangun 1.100 kampung nelayan hingga 2027. Untuk tahap awal, sebanyak 100 kampung nelayan ditargetkan rampung dalam kurun waktu empat bulan di tahun 2025.
Program ini diharapkan dapat membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan serta penguatan ekonomi berbasis desa pesisir.
Leave a Reply