JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tetap berjalan meskipun menuai protes dari berbagai pihak, termasuk Fraksi PKB dan PDIP. Ia menegaskan bahwa penulisan sejarah ini penting untuk memperkuat identitas bangsa di tengah arus informasi global.
“Sudah saya jelaskan di DPR bahwa penulisan sejarah ini terus berjalan. Kami melibatkan sekitar 130 sejarawan dan ahli sejarah dari berbagai universitas,” ujar Fadli saat menghadiri acara di Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7/2025).
Fadli menyebut proses penulisan sejarah akan dilanjutkan hingga rampung, kemudian akan dibuka untuk uji publik pada bulan Juli. Ia menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia dan saat ini telah menyelesaikan sepuluh bab awal.
“Yang ditulis tidak terlalu mendetail, masih berupa temuan-temuan awal,” imbuhnya.
Menurut Fadli, proyek sejarah ini penting mengingat Indonesia tidak pernah menyusun kembali sejarah nasionalnya selama 26 tahun terakhir. Ia menyebut ketiadaan narasi resmi dapat membuat bangsa kehilangan arah di tengah gempuran informasi global.
“Kalau bangsa tidak menulis sejarahnya sendiri, kita akan bingung dan mudah terpengaruh oleh narasi asing,” jelasnya.
Meski demikian, proyek ini menuai kritik dari sejumlah fraksi di DPR. PDIP menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek ini berpotensi menjadi bentuk penyangkalan negara atas pelanggaran HAM masa lalu (state denial). Sementara PKB mendesak penundaan proyek demi mendinginkan ketegangan publik.
Anggota Komisi X dari PKB, Habib Syarief, menilai proyek ini dikerjakan secara tertutup dan tergesa-gesa. Ia bahkan mengaku kesulitan menemukan data tentang 100 penulis sejarah yang terlibat.
“Proyek sejarah nasional tidak bisa dikerjakan hanya dalam waktu tujuh bulan. Terlalu singkat,” ujarnya.
Habib juga menyampaikan aspirasi dari organisasi perempuan seperti Fatayat dan Muslimat yang merasa resah terhadap arah proyek ini. Ia berharap pemerintah menyampaikan pesan yang menenangkan dan tidak mengabaikan sensitivitas kelompok masyarakat.
Selain kritik dari partai politik, proyek sejarah ini juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi, pegiat HAM, serta aktivis hak-hak perempuan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi, urgensi, dan objektivitas dari proyek yang digagas Kementerian Kebudayaan ini.
Leave a Reply