JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menerapkan satu harga LPG 3 kilogram (kg) di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran subsidi LPG 3 kg yang selama ini terjadi akibat perbedaan harga antar daerah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025), Bahlil menjelaskan bahwa perbedaan harga LPG bersubsidi di tiap wilayah sering dimanfaatkan pihak tertentu, sehingga subsidi yang digelontorkan negara tidak tepat sasaran.
“Perpres-nya sedang kita bahas. Kita ingin ubah metode agar tidak terjadi kebocoran. Salah satunya adalah menyamakan harga di seluruh daerah. Dengan begitu, tidak ada lagi ‘gerakan tambahan’ di lapangan,” kata Bahlil.
Pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 untuk mengakomodasi perubahan sistem distribusi dan harga LPG 3 kg.
Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dikucurkan untuk subsidi energi, terutama LPG 3 kg.
“Tiap tahun negara mengeluarkan Rp 80 hingga 87 triliun untuk subsidi LPG. Jika mekanismenya tidak diatur dengan baik, maka akan terus terjadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan program transformasi subsidi LPG 3 kg berbasis penerima manfaat. Pendekatan ini akan menggunakan data akurat dan terintegrasi agar bantuan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
“Transformasi ini akan dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi LPG subsidi lebih transparan, merata, dan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Leave a Reply