‎Pemerintah Gelontorkan Rp9 Miliar untuk Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Libatkan Ratusan Ahli

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kebudayaan mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar dari APBN untuk mendukung proyek penulisan ulang buku sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah disetujui dan mulai digunakan sejak tujuh bulan lalu.

‎“Anggarannya berasal dari APBN, dan prosesnya sudah kami sampaikan ke DPR sejak lama,” ujar Fadli, Minggu  (1/6/2025).

‎Fadli menargetkan proses uji publik buku sejarah baru akan digelar pada Juli 2025. Ia menambahkan, proses penyusunan melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, serta tiga editor umum yang berasal dari berbagai bidang keilmuan, seperti sejarah, arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora.

‎“Tim ini kami rekrut dari Aceh hingga Papua agar representatif secara nasional,” jelasnya.

‎Menurut Fadli, proyek ini dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris, mencakup periode sejarah awal Indonesia, penjajahan, kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, hingga era pemilu. Penulisan ulang ini bertujuan memperkuat pemahaman sejarah di kalangan generasi muda.

‎Penulisan ulang buku sejarah nasional sendiri dimulai sejak Januari 2025 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2025.

‎Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, pemerintah dan parlemen sepakat bahwa pelibatan pemangku kepentingan sejarah sangat penting demi menjaga obyektivitas, komprehensivitas, dan integritas memori kolektif bangsa.

‎DPR juga mendorong Kementerian Kebudayaan untuk aktif menyosialisasikan proses ini agar publik memahami bahwa sejarah yang ditulis tidak berasal dari narasi tunggal pemerintah.