‎Bupati Jepara Tegaskan Komitmen ASN Wujudkan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Bersih

‎Dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan penandatanganan Pakta Integritas di Gedung Shima, Kamis (19/6/2025), Witiarso mengajak para ASN menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai moral, etika, serta kejujuran, baik dalam tugas kedinasan maupun kehidupan sehari-hari.

‎“ASN harus jadi contoh. Kita ingin birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Witiarso di hadapan seluruh kepala perangkat daerah dan penyuluh antikorupsi Jawa Tengah, Kunto Nugroho.

‎Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui tiga pendekatan strategis: pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan bahwa penandatanganan pakta integritas bukanlah seremonial semata, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh elemen Pemkab Jepara dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi

‎“Kami berharap, ASN Jepara bisa menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang berintegritas demi menggapai visi ‘Jepara Mulus’ untuk kesejahteraan bersama,” tambahnya.

‎Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sejak 2004 hingga 2024, sebanyak 51 persen dari 1.666 perkara korupsi melibatkan pemerintah daerah.

‎Ia juga menyampaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Jepara tahun 2024 yang mencapai skor 96,83, menempatkan Jepara di posisi ke-23 nasional dan peringkat sembilan di Jawa Tengah. Sedangkan skor SPI 2024 sebesar 77,99, masuk kategori “waspada” namun tetap berada di atas rata-rata nasional.

‎“Kami minta seluruh perangkat daerah terus tingkatkan integritas ASN. Karena keberhasilan memberantas korupsi berakar dari integritas,” tegas Ibnu Hajar.

‎Penyuluh Antikorupsi Jateng, Kunto Nugroho, menambahkan bahwa praktik korupsi berdampak langsung pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mendorong seluruh pejabat daerah untuk menjunjung tinggi integritas demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan amanah.