Ancam Ekosistem Laut, DPR Minta Evaluasi Tambang Nikel Raja Ampat

JOSS.CO.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VII melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan sektor pariwisata. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menggali potensi daerah dan memperkuat arah pembangunan destinasi unggulan di wilayah timur Indonesia.

‎Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, secara khusus meminta pemerintah pusat mengevaluasi izin aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, yang dinilai dapat mengancam ekosistem alam.

‎“Kita harus pikirkan keberlanjutan lingkungan. Kalau aktivitas tambang hanya merusak, apakah masih layak diteruskan?” tegas Evita, Senin (2/6/2025).

‎Ia menambahkan bahwa aspirasi dari pemerintah daerah akan dibawa ke pembahasan lintas komisi, khususnya dengan Komisi XII dan kementerian terkait, agar mendapatkan tindak lanjut yang komprehensif.

‎Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa destinasi wisata tersebar di enam kabupaten/kota, termasuk Kota Sorong sebagai gerbang utama menuju kawasan kepala burung dan transit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat.

‎Jenis pariwisata yang ditawarkan pun beragam—mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata perkotaan. Di Kabupaten Sorong, wisatawan dapat menikmati alam liar di Pulau Um Malaumkarta, Pantai Batu Lubang, Air Terjun Malawor, dan lainnya.

‎Kabupaten Sorong Selatan mengusung citra sebagai “Kabupaten 1001 Sungai” dengan objek seperti Sungai Sembra, Air Terjun Kohoin, dan Wisata Mangrove Seribau. Sementara Kabupaten Maybrat dikenal lewat danau-danau alami sebening kristal seperti Danau Ayamaru dan Danau Framu.

‎Potensi wisata berlanjut di Kabupaten Tambrauw, yang menyimpan kekayaan hutan konservasi, nilai budaya, dan sejarah perang pasifik. Sedangkan Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata alam kelas dunia, dengan spot seperti Piaynemo, Arborek, Danau Ubur-Ubur, dan Lukisan Cadas.

‎Gubernur Elisa berharap kunjungan Komisi VII DPR RI bisa membawa dorongan pembangunan nyata di sektor pariwisata Papua Barat Daya.

‎Evita menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, ia mencatat bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala serius.

‎“APBD Papua Barat Daya hanya sekitar Rp1,4 triliun. Ini tentu sangat terbatas untuk wilayah seluas ini,” jelasnya.

‎Sebagai solusi, DPR menyarankan agar pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata. Salah satu usulan konkret adalah penyediaan transportasi udara seperti helikopter guna mengakses destinasi wisata antar pulau yang terpencil.

‎“Kami dorong kerja sama dengan swasta agar wisatawan bisa menjangkau lebih banyak lokasi dengan mudah,” tutup Evita.