JOSS.CO.ID, Jakarta – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai turut menekan perputaran ekonomi nasional. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menegaskan bahwa sektor ritel sangat terdampak karena mayoritas anggotanya beroperasi secara luring atau offline.
”Kami ini industri padat karya yang tidak mengandalkan online. Jadi butuh dukungan kegiatan ekonomi langsung agar toko-toko tetap hidup,” ujar Budihardjo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia menilai, jika pemerintah kembali menggelar berbagai kegiatan atau event, maka pusat perbelanjaan akan kembali ramai.
“Setiap event itu menggairahkan sektor kuliner dan ritel. Orang datang, makan, minum, dan berbelanja,” tambahnya.
Desakan Hippindo muncul di tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya sebesar 4,87%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya yang mencapai 5,11%, dan masih jauh dari target tahunan sebesar 5,2%.
Salah satu penyebab utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89%, meskipun periode tersebut bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri.
Menanggapi usulan dari Hippindo, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak langsung terhadap penurunan belanja produk UMKM. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja negara untuk produk dan jasa UMKM.
”Tidak ada korelasi langsung antara efisiensi anggaran dan transaksi belanja barang/jasa dari UMKM. Hingga saat ini, pengadaan barang dan akses pasar bagi UMKM terus berjalan normal,” jelas Maman.
Leave a Reply