MK Bakal Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU TNI Besok, 11 Gugatan Siap Disidangkan

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: dok. Mahkamah Konstitusi)

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada besok Jumat (9/5/2025) pagi.
‎
‎Berdasarkan informasi resmi di situs MK yang dikutip Kamis (8/5/2025), terdapat 11 perkara uji materi UU TNI yang terdaftar dan dijadwalkan disidangkan mulai pukul 09.00 WIB. Sidang akan dibagi ke dalam tiga panel dan mengusung agenda pemeriksaan pendahuluan.
‎
‎Sejak disahkan, UU TNI kerap menuai polemik dan digugat ke MK oleh berbagai pihak. Hingga akhir April lalu, delapan gugatan telah tercatat secara resmi. Sementara tiga permohonan lain masih menunggu proses registrasi, termasuk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta kelompok individu seperti Mohammad Arijal Aqil dan Muhammad Imam Maulana.
‎
‎Berikut daftar lengkap sebelas perkara yang akan disidangkan besok:
‎
‎1. Perkara 45/PUU-XXIII/2025: Pemohon Muhammad Alif Ramadhan dan enam lainnya.
‎2. Perkara 55/PUU-XXIII/2025: Pemohon Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samosir.
‎3. Perkara 56/PUU-XXIII/2025: Pemohon Muhammad Bagi Shadr dan dua lainnya.
‎4. Perkara 57/PUU-XXIII/2025: Pemohon Bilqis Aldila Firdausi dan dua lainnya.
‎5. Perkara 58/PUU-XXIII/2025: Pemohon Hidayatuddin dan Respati Hadinata.
‎6. Perkara 66/PUU-XXIII/2025: Pemohon Masail Ishmad Mawaqif dan tiga lainnya.
‎7. Perkara 68/PUU-XXIII/2025: Pemohon Prabu Sutisna dan lima lainnya.
‎8. Perkara 69/PUU-XXIII/2025: Pemohon Moch Rasyid Gumilar dan empat lainnya.
‎9. Perkara 74/PUU-XXIII/2025: Pemohon Abdur Rahman Aufklarung dan tiga lainnya.
‎10. Perkara 75/PUU-XXIII/2025: Pemohon Muhammad Imam Maulana dan tiga lainnya.
‎11. Perkara 79/PUU-XXIII/2025: Pemohon Endrianto Bayu Setiawan dan lima lainnya.
‎
‎‎Sidang ini menjadi sorotan publik dan pengamat hukum, mengingat banyaknya keberatan masyarakat terhadap isi perubahan UU TNI yang dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial. Keputusan MK nantinya akan menjadi rujukan penting dalam pembaruan tata hukum pertahanan nasional di Indonesia.
‎

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*