JOSS.CO.ID – Menyongsong tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengambil langkah krusial dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur di dua sektor vital: pendidikan dan pertanian.
Keputusan ini didasari oleh kondisi mendesak ratusan sekolah yang mengalami kerusakan parah serta kebutuhan untuk memperkuat produksi pangan melalui revitalisasi jaringan irigasi di berbagai wilayah.
Data dari Pemprov Jateng menunjukkan bahwa terdapat 648 SMAN/SMKN/SLB dengan total 1.868 ruang kelas yang berada dalam kategori rusak berat, sehingga membutuhkan perhatian segera untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Di sisi lain, sektor pertanian dihadapkan pada tantangan minimnya infrastruktur irigasi yang memadai, di mana hanya 33 persen dari total wilayah irigasi di Jawa Tengah yang kondisinya baik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Harso Susilo, mengatakan, fokus utama pada tahun 2025 ini ialah pembangunan infrastruktur, mencakup fasilitas pendidikan dan pertanian sebagai prioritas utama.
“Jadi di tahun ini kita konsentrasi ke infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan. Tetapi juga infrastruktur pendidikan, infrastruktur pertanian menjadi utama,” katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Pemprov Jateng memiliki target untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur pertanian pada tahun 2025, sehingga pada tahun berikutnya, berbagai program prioritas lainnya dapat diimplementasikan secara optimal.
“Termasuk itu ke tanah irigasi kita selesaikan semua. 14 daerah irigasi misalnya. Embung kita ada sembilan embung yang perlu kita perbaiki. Badan-badan sungai yang ya yang kritis-kritis juga kita perbaiki semua,” ungkap dia.
Harso juga mengatakan bahwa 14 saluran irigasi sawah yang menjadi fokus perbaikan tahun ini mencakup berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam hal pendanaan, Pemprov berupaya memaksimalkan anggaran yang ada melalui efisiensi APBD untuk membiayai perbaikan irigasi. Selain itu juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur penopang swasembada pangan.
Leave a Reply