JOSS.CO.ID, Semarang – Jumlah penduduk Jepang terus mengalami penurunan signifikan. Per Oktober 2024, total populasi warga negara Jepang tercatat sebanyak 120,3 juta jiwa, turun drastis sebesar 898.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini dirilis secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri Jepang pada Senin (14/4/2025).
Penurunan ini sekaligus menandai tahun ke-13 berturut-turut di mana jumlah warga Jepang non-imigran terus menyusut. Bahkan, ini menjadi penurunan terbesar sejak data demografis yang dapat dibandingkan mulai dikumpulkan pada tahun 1950.
Faktor Penurunan: Angka Kelahiran Rendah dan Tantangan Sosial
Jepang saat ini menghadapi tantangan besar akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah, menjadikannya salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Dampak dari krisis demografis ini terasa luas—dari sektor tenaga kerja, dunia usaha, hingga melemahnya jumlah konsumen.
Populasi total Jepang, termasuk warga negara asing, juga mengalami penurunan sebesar 550.000 orang, menjadikan total populasi keseluruhan menjadi 123,8 juta jiwa. Ini adalah tahun ke-14 berturut-turut populasi Jepang mengalami penurunan secara keseluruhan.
Dari 47 prefektur di Jepang, hanya Tokyo dan Saitama yang mencatatkan pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, Prefektur Akita di wilayah utara Pulau Honshu menjadi daerah dengan penurunan populasi paling tajam.
Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyampaikan bahwa pemerintah tengah bekerja keras dalam mengatasi masalah ini. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa banyak pasangan muda merasa terbebani secara finansial untuk memiliki anak, sehingga memilih menunda atau bahkan tidak berkeluarga sama sekali.
“Kami menyadari bahwa keinginan memiliki anak tidak bisa diwujudkan oleh banyak orang karena keterbatasan ekonomi,” ujar Hayashi dalam konferensi pers.
Pemerintah Jepang, lanjut Hayashi, berupaya meningkatkan pendapatan kaum muda dan menyediakan bantuan pengasuhan anak agar mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan lebih stabil. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keluarga.
“Kami akan memperkuat kebijakan yang memungkinkan siapa pun yang ingin memiliki anak bisa melakukannya dan membesarkan mereka dengan aman dan damai,” tegasnya.
Kebijakan Imigrasi Masih Ketat Meski Krisis Tenaga Kerja Mengancam
Meski kekurangan tenaga kerja menjadi isu mendesak, pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat. Jepang hanya membuka pintu bagi pekerja asing secara sementara, bukan sebagai solusi jangka panjang untuk krisis demografi.
Sebagai upaya untuk mendorong angka kelahiran, pada tahun 2023 lalu Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 3,5 triliun yen (sekitar Rp414,75 triliun) setiap tahunnya untuk mendanai berbagai program dukungan orangtua dan perawatan anak.
Leave a Reply