JOSS.CO.ID, Semarang – Isu kehadiran unsur militer di lingkungan kampus kembali mencuat ke permukaan. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Indonesia (UI) dan UIN Walisongo Semarang, menjadi sorotan setelah kedatangan personel TNI yang menimbulkan tanya publik.
TNI Angkatan Darat sebelumnya menjalin nota kesepahaman dengan Universitas Udayana, Bali, pada awal April 2025. Namun, tak lama berselang, pihak Universitas Udayana mengirimkan surat permohonan pembatalan kerja sama tersebut pada 15 April 2025.
Sementara itu, di Universitas Indonesia, keberadaan anggota TNI sempat mengundang perhatian. Mereka muncul tanpa undangan dalam agenda konsolidasi mahasiswa yang digelar sekitar pertengahan April. Brigjen Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari pihaknya untuk mengawasi kegiatan mahasiswa di UI.
Di tempat berbeda, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang juga mengalami hal serupa. Pihak kampus melaporkan adanya kunjungan aparat militer dalam forum diskusi mahasiswa. Wakil Rektor I, Mukhsin Jamil, mengaku terkejut atas insiden tersebut, terutama karena personel TNI mendata para peserta diskusi.
Menanggapi rentetan kejadian ini, Dr. Subarsono, dosen Fisipol UGM yang juga pengamat kebijakan pendidikan, menilai bahwa kehadiran militer di kampus bisa ditafsirkan sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah yang berlebihan terhadap aktivitas sivitas akademika.
Ia menyatakan, dalam sistem demokrasi, kritik dari kalangan akademisi seharusnya ditanggapi dengan data dan argumentasi, bukan dengan intimidasi.
“Masuknya TNI ke kampus oleh beberapa pihak atau orang, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk political pressure atau teror mental pada warga kampus agar tidak bersuara kritis dan ini justru bisa merugikan perkembangan demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi,” ucap Subarsono, Rabu (23/4/2025).
“Saya meyakini bahwa demokrasi akan tumbuh ketika perbedaan pendapat atau kritik diberikan ruang,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan militer seperti ini rawan diartikan sebagai tekanan politik atau upaya membungkam suara kritis di kampus. Menurutnya, kondisi ini justru bisa mencederai perkembangan demokrasi yang telah dirintis sejak era reformasi.
Subarsono menekankan bahwa di era demokrasi dan keterbukaan, setiap pihak—baik militer maupun masyarakat sipil—memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara.
Namun, katanya, pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi zaman yang menuntut transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Konteks sekarang berbeda dengan era Orde Baru yang bersifat sentralistik dan otoritarian,” jelas dia.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pimpinan universitas dalam menjaga kebebasan akademik. Menurut Subarsono, rektor perlu bersikap hati-hati dan mempertimbangkan secara matang sebelum menjalin kerja sama dengan institusi militer.
Di sisi legislatif, Subarsono mendesak agar DPR segera turun tangan. Ia menyarankan agar wakil rakyat memfasilitasi dialog antara Menteri Pendidikan Tinggi dan Panglima TNI untuk mencegah isu ini berkembang menjadi persoalan yang membingungkan publik.
“Kalau memang ada prosedur atau tindakan yang keliru, maka perlu segera dikoreksi melalui mekanisme yang tepat,” tegasnya.
Leave a Reply