JOSS.CO.ID, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan kuota impor, dan berharap kebijakan ini diikuti dengan proses perizinan impor yang lebih mudah dan efisien.
Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Adhi Lukman, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam reformasi sistem impor. Menurutnya, pengusaha siap mengikuti mekanisme baru, termasuk dalam hal pembagian izin impor.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait izin impor, namun harapannya ke depan proses perizinan bisa jauh lebih praktis dan tidak berbelit,” kata Adhi saat ditemui di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Adhi juga mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan tengah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut. Ia berharap satgas tersebut bisa merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelancaran bisnis.
“Saya yakin, satgas ini akan menghasilkan sistem yang lebih sederhana dan mendukung pelaku usaha. Intinya, kami butuh kemudahan,” ujarnya.
Selain menyambut penghapusan kuota impor, Apindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan produk lokal. Insentif tersebut bisa berupa fasilitas fiskal, kemudahan perizinan, hingga pengurangan basis pajak.
“Pemerintah punya banyak instrumen insentif. Kalau kita ingin memperkuat industri nasional, maka pelaku usaha yang mendukung produk dalam negeri harus diberi dorongan nyata,” tambah Adhi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus sistem kuota impor yang dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia meminta agar Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menghentikan penggunaan kuota dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih terbuka dan kompetitif.
“Kita ingin mempermudah akses pelaku usaha Indonesia dalam bekerja sama dengan mitra internasional. Kuota itu justru menghambat,” ujar Presiden dalam rapat terbatas pekan lalu.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor tidak serta-merta membuka kran impor secara bebas. Ia memastikan bahwa langkah ini tetap dikendalikan agar tidak merugikan industri dalam negeri.
“Fokus kita tetap pada swasembada pangan. Kuota yang dihapus hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan kelonggaran,” jelas Sudaryono, Kamis (10/4).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ekosistem bisnis di Indonesia bisa semakin kompetitif, tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan keberlanjutan sektor pertanian.
Leave a Reply