Sri Mulyani Dorong Kepala Daerah Inovatif dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

JoSS, Semarang – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan daerah. Dalam acara di Magelang, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah daerah bisa memanfaatkan berbagai skema pembiayaan dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN atau APBD.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa banyak skema pembiayaan kreatif yang bisa dijalin dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan. Ia mengapresiasi pemda yang sudah menerapkan inovasi dalam hal pembiayaan, meskipun itu membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak.

Ia juga mengingatkan bahwa mengandalkan APBD atau APBN saja akan memperlambat proses pembangunan, karena bergantung pada kondisi keuangan negara. Menurutnya, banyak negara yang menggunakan pembiayaan kreatif untuk proyek infrastruktur, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Senin (24/2/2025).

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas dalam pembiayaan, sehingga daerah bisa tetap berkembang meskipun anggaran terbatas. Namun, dia menekankan bahwa hal ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan keahlian dalam pengelolaan keuangan.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” katanya.

Sri Mulyani juga menyarankan pemda yang ragu untuk berkonsultasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, atau aparat penegak hukum agar tidak merasa khawatir dalam mengambil langkah pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Ia berharap retret ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk berkolaborasi dan memanfaatkan instrumen pembangunan yang tersedia.

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” katanya.

Kemenkeu akan terus mendukung kepala daerah agar dapat mengelola APBD, APBN, dan instrumen keuangan dengan baik demi memajukan daerah dan Indonesia.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” katanya.