Pemprov Jateng Pilih 8 Desa Jadi Contoh Proyek Program Pengentasan Kemiskinan

JoSS, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memilih delapan desa di Jawa Tengah sebagai lokasi percakapan untuk program graduasi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Desa-desa yang terlibat dalam program ini adalah Pesodongan di Wonosobo, Gambuhan di Pemalang, Wlahar di Brebes, Kalisalak di Banyumas, Ngesrepbalong di Kendal, Kepuhsari di Wonogiri, Dimoro di Grobogan, dan Purwosari di Magelang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno menyatakan bahwa program ini akan diterapkan dalam berbagai program yang sudah ada di Pemprov Jateng.

“Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan,” jelas Sumarno, dalam sambutannya pada acara koordinasi di Dinas Sosial Jateng, pada Senin (24/2/2025).

Program yang digagas oleh Gubernur Ahmad Luthfi berfokus pada pemberdayaan potensi desa untuk mengatasi masalah kemiskinan secara lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurutnya, program ini memiliki kesamaan dengan konsep graduasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Program ini diyakini akan mempercepat proses pengurangan kemiskinan di wilayah yang terlibat. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun menjadi 9,58 persen, berkurang dari 10,77 persen pada 2023, berkat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Maskur, juga menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk program graduasi bantuan sosial yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Imam menjelaskan, bantuan sosial menjadi salah satu upaya untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin yang bertujuan mengurangi pengeluaran mereka.

Diperkirakan pada 2025, sebanyak 52 persen dari populasi Jawa Tengah yang berjumlah 37,61 juta jiwa akan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencakup 19.748.428 jiwa.

Program graduasi bantuan sosial ditujukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dengan fokus pada beberapa area, termasuk peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan pelayanan sosial dasar.

Sebagai informasi, rapat koordinasi dan sinkronisasi ini, dihadiri oleh kepala desa dari delapan desa pilot project, perwakilan pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.