JoSS, WASHINGTON, D.C – Pemerintah federal Amerika Serikat berada dalam ancaman serius untuk mengalami “tutup” atau government shutdown dalam waktu 18 jam ke depan, menyusul kegagalan Kongres dalam mencapai kesepakatan terkait anggaran negara pada Sabtu (30/9).
Ancaman terjadinya pemerintah “tutup” ini muncul setelah Partai Republik menolak rancangan undang-undang (RUU) pendanaan pemerintah sementara pada Jumat (29/9). Jika jajak pendapat yang diadakan pada Sabtu siang waktu setempat kembali gagal meloloskan RUU anggaran federal, pemerintah AS terpaksa akan mengalami penutupan sebagian atau partial shutdown.
Ketidaksepakatan ini muncul akibat ketidakmampuan Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, untuk mencapai kesepakatan di dalam partainya sendiri dalam hal perluasan pendanaan pemerintah. Hal ini mengakibatkan Kongres terjebak dalam situasi buntu.
“Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dikutip dari CNA.
Presiden Joe Biden sendiri tidak ingin terlibat dalam perselisihan internal Partai Republik ini dan telah mengkritik tindakan McCarthy. Menurut Biden, McCarthy telah melakukan kesepakatan yang sangat buruk.
Baca Juga: Tragedi Kebakaran Akibat Kembang Api di Pesta Pernikahan Irak, 113 Orang Tewas
Namun, McCarthy menyalahkan Demokrat sebagai pihak yang menghambat solusi, dan dia berharap kesepakatan masih dapat tercapai.
Menurut laporan Channel NewsAsia, meskipun layanan pemerintah yang krusial akan tetap berfungsi selama penutupan sebagian ini, aktivitas di taman nasional ikonis seperti Yosemite dan Yellowstone akan terdampak. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Lael Brainard, mengatakan bahwa shutdown ini telah menempatkan AS dalam risiko yang tidak seharusnya terjadi.
Risiko ini dapat merambat ke berbagai sektor, termasuk keterlambatan perjalanan udara dan potensi pengawas lalu lintas udara yang harus bekerja tanpa gaji. Menteri Keuangan Janet Yellen juga memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah ini dapat menunda proyek peningkatan infrastruktur.
Dalam jangka pendek, shutdown pemerintah diperkirakan hanya akan mengurangi GDP sebesar 0,2 persen setiap minggu berlangsung. Namun, hal ini juga dapat merusak kredibilitas AS sebagai mitra dagang, menghambat negosiasi yang sedang berlangsung, dan menghambat kemampuan AS dalam penegakan kontrol ekspor.
Ancaman terjadinya government shutdown juga membayangi kebijakan Biden untuk mendukung dana Ukraina dalam perang melawan Rusia. Bagi anggota Partai Republik garis keras yang menolak RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina juga merupakan tujuan utama mereka. Meski begitu, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina. (lna)
Leave a Reply