Menteri Kehakiman Selandia Baru Kiri Allan Mengundurkan Diri Usai Kecelakaan karena Mengemudi dalam Kondisi Mabuk

JoSS, WELLINGTON – Menteri Kehakiman Selandia Baru, Kiri Allan, mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (24/7) menyusul kecelakaan mobil yang dialaminya di Wellington.

Kecelakaan tersebut terjadi akibat Allan berkendara ugal-ugalan dalam keadaan terpengaruh alkohol, dan ia juga sempat menolak penahanan oleh pihak berwenang.

Perdana Menteri Chris Hipkins menyampaikan bahwa kecelakaan yang melibatkan Kiri Allan terjadi pada Minggu sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Allan ditahan selama empat jam oleh pihak berwenang setelah kejadian tersebut. Selain itu, Allan juga mendapatkan surat pemberitahuan pelanggaran terkait penggunaan alkohol melebihi batas yang diizinkan saat mengemudi.

“Meskipun tindakannya tidak dapat dibenarkan, saya telah diberitahu bahwa dia mengalami tekanan emosional yang hebat pada saat kejadian,” ungkap Hipkins dalam sebuah pernyataan.

Hipkins juga menyatakan bahwa Kiri Allan baru-baru ini telah menghadapi tantangan dengan kesehatan mentalnya, dan beberapa masalah tersebut tampaknya muncul dalam kejadian tersebut.

Baca Juga: Pemilu Spanyol Berakhir Tanpa Pemenang Mayoritas

Atas dasar kondisi yang tidak memungkinkan bagi seorang menteri kehakiman yang terlibat dalam tindak pidana, Hipkins memberitahu Allan bahwa jabatannya sebagai menteri tidak dapat dipertahankan. Sebagai tanggapan, Allan setuju dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi menteri.

“Tindakan saya kemarin menunjukkan bahwa saya tidak baik-baik saja dan saya telah mengecewakan diri sendiri dan rekan kerja saya,” kata Allan, seperti dikutip dari CNN.

Sebagai pengganti Kiri Allan, Chris Hipkins telah menunjuk Ginny Andersen sebagai menteri kehakiman yang baru. Andersen akan mengisi posisi tersebut dan bertanggung jawab atas portofolio kehakiman di pemerintahan.

Kejadian ini telah menimbulkan perhatian serius terhadap pentingnya kewajiban dan tanggung jawab seorang menteri dalam mengemban jabatannya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk, serta perlunya dukungan dan perhatian lebih bagi kesehatan mental para pejabat pemerintahan. Semoga dengan adanya tindakan ini, Selandia Baru dapat terus bergerak maju dengan pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab. (lna)