JoSS, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen di tahun 2023 Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Kabupaten Batang sendiri yang sudah ODF ada 90 dari 248 desa/kelurahan, untuk mewujudkan hal tersebut harus melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menekankan pada tahun ini bebas buang air besar menjadi salah satu prioritas yang harus ditindaklanjuti.
“Bahwa kami menekankan pada tahun 2023 untuk ODF di Kabupaten Batang menjadi salah satu prioritas yang harus ditindaklanjuti segera, karena ini program nasional,” katanya, usai rapat koordinasi pertemuan penguatan komitmen ODF di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (25/5/2023).
Ia meminta pada bulan September 2023 Kabupaten Batang sudah harus sudah ODF, karena melihat di Jawa Tengah hanya ada 5 Kabupaten yang belum ODF termasuk Kabupaten Batang.
Hal ini komitmen pribadi kepada Gubernur Jawa Tengah pada bulan puasa kemarin. Makanya, penekanan ODF menjadi serius yang harus dituntaskan apalagi Kabupaten dan Kota lain bisa kenapa kita tidak bisa.
“Untuk itu kepada seluruh camat dan kepala puskesmas Kabupaten Batang harus benar-benar serius mengawasi dan harus turun ke lapangan,” tegasnya.
ODF ini secara teknis akan menggunakan cara gotong royong bersama seluruh pihak dengan penggunaan Dana Desa, APBD dan dari CSR untuk bersinergi ODF di Kabupaten Batang
“Semoga seluruh Stakeholder bekerja dengan serius wujudkan komitmen Kabupaten Batang menjadi ODF pada bulan September 2023 nanti,” ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku, terus mendorong agar Provinsi Jawa Tengah segera bebas dari BAB sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Ia melihat komitmen bupati dan wali kota di wilayahnya bagus.
Tetapi menurutnya, ada enam kabupaten yang harus dipercepat dan kebanyakan sudah menargetkan tahun ini ODF. Pihaknya juga mengaku, akan membantu agar masyarakat punya akses jamban.
Jika data warga yang belum punya jamban sudah lengkap dan APBD sudah ada, segera dieksekusi. Namun, jika belum ada anggarannya, akan dicarikan bantuan dari berbagai pihak seperti penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sebenarnya masih banyak yang BAB sembarangan. Tapi memang ada enam kabupaten yang belum ODF. Kota Pekalongan tinggal verifikasi saja. Kabupaten Pekalongan saja yang mungkin dia menargetkan di 2024. Yang lain (kabupaten-kota) di tahun 2023,” ucap Ganjar.
Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Anas Ma’ruf mengatakan, data ODF di Jawa Tengah sendiri berdasarkan desa dan kelurahan. Data terakhir yang diterimanya sudah 92 persen desa-kelurahan di Jawa Tengah sudah ODF sehingga hanya tinggal sekitar 8 persen saja yang belum bebas ODF.
“Saat ini kurang lebih 92 persen desa-kelurahan di Jawa Tengah itu sudah ODF. Dan sekitar 8 persen yang belum bebas ODF, yang tersebar di enam kabupaten-kota di Jawa Tengah,” kata Anas Ma’ruf.
Sehingga pihaknya terus mendorong sisa desa-kelurahan di Jawa Tengah yang belum ODF tersebut. Sebab, jika masih ada warga yang BAB sembarangan bisa mencemari lingkungan. (lna)
Leave a Reply