Jokowi: Jumlah Startup di Indonesia Capai 2.400 Entitas, Peringkat ke-6 Dunia

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia saat ini mencapai 2.400 entitas. Itu menjadikan Indonesia di peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia

“Kita berada dalam peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 2.400 startup,” kata Jokowi dalam Opening Ceremony of Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5/2023).

Jokowi menyebut ekonomi dan keuangan digital Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Pasalnya, menurut Jokowi, pangsa pasarnya sangat besar yaitu sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.

Jika hal ini terus didorong, Jokowi memperkirakan Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Ia menuturkan potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar, sebab Indonesia berada di peringkat keenam dengan jumlah startup terbesar di dunia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 2.400 startup dan penetrasi Internet mencapai 76,8 persen. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar pada 2025 dan akan terus tumbuh mencapai US$ 315 miliar pada 2030.

“Karena itu, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan,” ucap Jokowi.

Presiden juga menjelaskan soal pengembangan konektivitas pembayaran melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Jokowi mengungkapkan rencana pengembangan QRIS di seluruh kawasan ASEAN merupakan hal yang mendesak dan perlu diperkuat.

“Pengembangan QRIS ini untuk mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting di KTT ASEAN tahun ini,” jelasnya.

Jokowi berharap QRIS antar negara juga dapat mendorong transaksi di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transaksi yang dimaksud, baik belanja produk dalam negeri maupun untuk memperluas akses ke pasar internasional.

Di samping itu, ia memperingatkan agar inovasi keuangan digital yang tengah digarap Bank Indonesia ini harus dilakukan secara hati-hati. Ia berujar BI harus memperhatikan sistem keamanan yang handal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar pengembangan QRIS dilakukan dengan mengutamakan sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko dalam QRIS, kata dia, harus betul-betul dihitung. Terutama ihwal regulasi, pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar. Ditambah mitigasi risiko soal keberlanjutan adopsi standar internasional.

Jokowi pun meminta agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah ikut mendukung penggunaan QRIS. Sebab Jokowi meyakini perluasan pengguna QRIS, termasuk antar negara, dapat mengakselerasi ekonomi Indonesia dan mendorong keuangan digital yang inklusif. (lna)