JoSS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan wacana pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terbuka pula bagi PDI Perjuangan (PDIP).
Meski demikian, dia menegaskan bahwa Partai Golkar masih konsisten untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Ya, kita terbuka saja (PDIP bergabung), kan kita namanya judulnya membangun koalisi besar. Kalau kemudian pada akhirnya makin besar koalisinya makin bagus,” kata Doli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari tempo.co, Senin (3/4/2023).
Meski demikian, kata Doli, dia menghormati sikap PDIP yang sementara ini masih berupaya membangun poros tunggal dengan tidak menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk Pilpres 2024.
“Sementara ini kan yang (sudah) ketemu KIB dan KIR, kan kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi mereka bisa mengambil kekuatan sendiri, dan itu kita hormati,” ujarnya.
Doli menyebut ihwal dukungan yang diberikan untuk mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga masih perlu digodok dengan mengutamakan konsepsi bersama dalam merealisasikan koalisi besar terlebih dahulu.
“Bagaimana ini menyamakan frekuensi dulu, kemudian nanti baru bicara (capres-cawapres), toh juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya. Nanti, kalau nanti koalisi ini bisa terjadi,” ucapnya.
Dia menegaskan pula bahwa Partai Golkar masih konsisten untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Golkar sampai sekarang saya bilang berkali-kali, kami tuh belum pernah mencabut keputusan bahwa Airlangga itu capres kami, dan tidak pernah ada pembicaraan atau diskusi alternatif lain selain itu sampai saat ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Doli mengaku menghormati pula otoritas masing-masing parpol dalam mengambil keputusan terkait figur potensial yang akan dimajukannya pada Pilpres 2204.
Untuk itu, dia menyebut keputusan untuk akhir soal bakal capres-cawapres akan dibahas pada babak terakhir apabila koalisi besar jadi terbentuk.
“Nanti pada saat bergabung dengan KIB, pasti akan dibicarakan ulang lagi semuanya. Di situ (koalisi besar) nanti akan dibicarakan aspirasi dari masing-masing parpol dan kemudian didiskusikan secara bersama,” katanya.
Wacana terbentuknya Koalisi Besar atau digabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengemuka usai pertemuan lima Partai Politik (parpol) bersama Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun mengatakan bahwa gerbong itu siap melanjutkan program dengan cepat. Yang jelas menurutnya akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas peluang tersebut.
Airlangga Hartarto menyatakan pembentukan koalisi besar dengan melebur dua koalisi yang sudah ada adalah langkah penting untuk menyongsong Pilpres 2024. Sebab, butuh gerbong politik besar untuk melanjutkan program-program Pemerintahan Jokowi.
Empat ketum parpol lainnya itu adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono.
Mereka semua adalah ketum partai koalisi Pemerintah Jokowi. Untuk menyongsong Pilpres 2024, Golkar bersama PAN dan PPP sudah membentuk koalisi baru bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sedangkan Gerinda dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dua koalisi ini santer dikabarkan akan bergabung menjadi satu koalisi besar.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa rencana pembentukan koalisi besar itu merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup antara dirinya dan lima ketum parpol tersebut. “Yang berbicara itu (soal koalisi besar) ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi kepada wartawan.
Menurut Jokowi, kelima partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR itu memang cocok jika disatukan dalam sebuah koalisi besar. Kendati begitu, Jokowi menyerahkan urusan pembentukan koalisi besar tersebut kepada para ketum parpol.
“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik,” ujar Jokowi yang merupakan politisi PDIP itu. (lna)
Leave a Reply