SUPERSEMAR atau Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah surat instruksi dari Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan, kestabilan pemerintahan, dan jalannya proses revolusi.
Saat itu, Soeharto memegang jabatan sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib. Dalam perjalanannya kemudian, Supersemar justru disebut sebagai surat sakti yang berujung kepada pergantian kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru.
Peristiwa Supersemar merupakan peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Sebab, peristiwa ini membuat pemerintahan Ir. Soekarno melemah karena strategi Soeharto. Supersemar merupakan peralihan Orde Lama pemerintahan Ir. Soekarno ke Orde Baru Soeharto.
Supersemar berawal dari krisis yang telah melanda Indonesia. Saat itu terjadi aksi demo mahasiswa di sekitar Monas pada Oktober 1965. Ir. Soekarno yang sedang memimpin Sidang Dwikora langsung diamankan ke istana Bogor menggunakan helikopter.
Kekacauan Indonesia bermula dari tragedi 30 September 1965. Tragedi tersebut dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Mahasiswa memprotes karena Ir. Soekarno tidak berbuat apa-apa.
Setelah ketibaan di Istana Bogor bersama Dr Subandrio dan Chaerul Saleh, Ir. Soekarno membuat surat perintah untuk Soeharto. Ir. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengatasi krisis yang terjadi.
Surat perintah itu dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar. Keluarnya Supersemar menandai peralihan kekuasaan dari Ir.Soekarno dan Soeharto.
Secara garis besar, tujuan Supersemar untuk mengatasi kekacauan pemerintahan Indonesia saat itu. Adapun isi Supersemar yakni:
Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno yang sedang melantik Kabinet Dwikora di Istana Merdeka, terpaksa harus meninggalkan sidang lebih cepat. Soekarno diungsikan ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh.
Dikutip dari buku Misteri Supersemar oleh Eros Djarot (2006), ada laporan terkait pergerakan pasukan liar di sekitar istana. Pasukan ini belakangan diketahui merupakan Pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris yang hendak “membersihkan” orang-orang di kabinet yang diduga terlibat G30S.
Pada malam harinya di Istana Bogor, Soekarno ditemui oleh Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Brigjen Basuki Rahmat. Ketiga Brigjen ini merupakan utusan dari Soeharto yang memiliki tugas untuk membicarakan terkait situasi yang sedang terjadi.
Mereka menjelaskan pesan kepada Presiden Soekarno, bahwa Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Akan tetapi, Soekarno harus mengeluarkan surat tugas yang memberikan Soeharto untuk mengambil tindakan.
Soekarno terpaksa menyepakati Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan revolusi. Dikutip dari buku Mengapa G30S/PKI Gagal? oleh Syamsudin (2004), surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban.
Inti dari Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu dalam pengamanan negara. Hal dilakukan karena keadaan negara pada waktu itu sedang rentang, salah satunya karena dampak peristiwa G30S PKI.(lna)
Leave a Reply