JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya menemukan adanya ketidaksesuaian antara harta kekayaan Rafael Alun dengan penghasilannya sebagai eselon III DJP Kemenkeu.
Rafael merupakan ayah dari Mario Dandy Satriyo, pelaku penganiayaan terhadap D, anak pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jonathan Latumahina
Aset berharga Rafael Alun juga tidak dirincikan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022. Aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berupa saham Rafael Alun di enam perusahaan yang berbeda.
“Iya disebutkan di LHKPN terakhirnya. Tapi akses publik hanya sampai total surat berharga saja. Detailnya ya itu tadi, saham di enam perusahaan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (1/3/2023).
Dari laporan harta kekayaan terakhirnya ke KPK pada 2022, Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki surat berharga senilai Rp1.556.707.379 (Rp1,5 miliar). Namun, tidak dirincikan jenis surat berharga yang dilaporkan Rafael Alun ke lembaga antirasuah.
Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan KPK. “Apa masuknya di surat berharga Rp1.556.707.379 ini ya?” tanya Pahala. Rafael saat ini sedang diklarifikasi tim Kedeputian Pencegahan KPK soal harta kekayaannya yang bernilai fantastis.
KPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara harta kekayaan Rafael Alun dengan penghasilannya sebagai eselon III DJP Kemenkeu.
Seperti diketahui, viralnya kasus pengiayaan Mario viral dan kemudian berbuntut panjang. Ayah Mario Dandy, Rafael Alun ikut terseret. Gaya hidup glamour Mario Dandy menjadikan pertanyaan terhadap sosok sang ayah.
Setelah ditelusuri, Rafael Alun ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni sebesar Rp56,10 miliar. Ada peningkatan harta kekayaan Rafael Alun yang cukup signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa ayah Mario Dandy Satriyo (20), Rafael Alun Trisambodo terindikasi melakukan pencucian uang atau money laundering sejak 2013.
Dugaan itu berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung tentang kejanggalan kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu.
“Ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK itu sebenarnya tahun 2013,” ujar Mahfud MD usai menjenguk anak pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jonathan Latumahina berinisial D di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).
“Berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung dan 2013 PPATK sudah berkirim surat pada KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang, dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang tua,” kata Mahfud MD.
Maka itu, Mahfud mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rafael untuk mengklarifikasi mengenai harta kekayaan pada hari ini. “Tapi kita tegaskan, sekarang masih diduga,” tuturnya. Dia melanjutkan, KPK akan mempelajarinya dugaan itu. “Nanti kita lihat, KPK pasti profesional dan harus profesional,” ujarnya. Menurut dia, kejanggalan sumber kekayaan Rafael Alun mesti diusut agar para pejabat lain terdidik tidak hedonis, dan tidak manfaatkan jabatannya untuk berfoya-foya.
“Bukan karena kita benci bukan karena kita apa. Tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya memanfaatkan kesempatan,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply