JoSS, SURAKARTA – Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mendorong dunia pendidikan untuk menciptakan Set Top Box (STB) perangkat penerima sinyal televisi digital. Hal ini menanggapi banyak keluhan dari masyarakat karena harganya yang masih mahal di pasaran.
Demikian diungkapkan Mohammad Saleh saat menjadi salah satu narasumber dalam dalam dialog ‘Aspirasi Jateng’ dengan tema ‘Penyiaran di Jateng Pasca Analog Switch Off’ di Stasiun TATV, Kota Surakarta, Selasa (14/2/2023).
Untuk diketahui, saat ini, siaran televisi (TV) digital sudah bisa dinikmati masyarakat. Pada kesempatan itu, ia mengatakan pelaksanaan siaran TV digital memang perlu dilakukan. Hal itu untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia.
Soal perangkat set top box (STB), ia mengakui banyak keluhan dari masyarakat karena harganya yang masih mahal di pasaran. Menurut dia, dari sisi pemerintah, bisa mendorong dunia pendidikan untuk menciptakan perangkat STB. Sedangkan dari sisi industri, ada baiknya para pengusaha memproduksi STB dengan harga murah di pasaran.
“Dengan begitu, banyak masyarakat yang bisa menikmati siaran TV digital melalui perangkat STB yang terjangkau,” kata Politikus Golkar itu.
Dilansir dari dprd.jatengprov.go.id, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Ari Yusmindarsih juga mengakui banyak perangkat STB dengan berbagai merek yang beredar dan harga yang bervariasi.
Diakuinya pula, pelaksanaan analog switch off tersebut seolah masih membuat masyarakat panik karena harus membeli Set Top Box yang masih mahal.
Ia mengaku sependapat dengan Mohammad Saleh dimana pemerintah bisa mendorong produsen dalam negeri untuk membuat STB. Dengah catatan, harga yang dijual nantinya bisa terjangkau.
“Dan, terkadang masyarakat sudah membeli STB tapi kualitas siarannya masih rendah. Mungkin saja beda harga, beda kualitas perangkat atau STB yang mahal kualitasnya lebih bagus,” katanya.
Sementara, narasumber lainnya dari kalangan akademisi, Unisri, Haryo Kusumoaji mengatakan, dalam pelaksanaan analog switch off, banyak masyarakat yang belum siap. Hal itu dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang minim informasi sehingga banyak yang ‘kaget.’
“Saat pelaksanaan pertama mungkin sangat sulit bagi masyarakat. Namun sekarang, seiring waktu, masyarakat sedikit demi sedikit bisa memahami,” kata Haryo. (lna)
Leave a Reply