JoSS, JAKARTA – Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PPN Harsono Budi Santoso mengatakan PT Pertamina Patra Niaga memastikan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP bakal kembali berlanjut mulai 2023 di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal itu diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI bahwa pihaknya sudah melakukan pencocokan data NIK KTP pembeli dengan sistem.
” PT Pertamina Patra Niaga memastikan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP bakal kembali berlanjut. Roadmap implementasi untuk tahap kedua akan dilakukan di Jawa-Bali-NTB pada 2023,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).
Sebelumnya MyPertamina sudah melakukan Program uji coba pengendalian pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP sejak tahun lalu di 5 lokasi, di antaranya di Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram. Uji coba ini berlangsung untuk pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.
Harsono mengatakan dari uji coba tahap pertama tersebut, sistem MyPertamina sudah mulai terkoneksi. Ia menegaskan data NIK KTP konsumen dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diserahkan Kemenko PMK ke Pertamina Patra Niaga.
Dia menambahkan dari hasil identifikasi P3KE mencapai 47 juta kepala keluarga (KK) atau sekitar 170 juta NIK.
“Kami sudah bisa mendapatkan akses dari database P3KE dari desil 1-7. Dari sini kami bisa mengidentifikasi bahwa data P3KE itu sebesar 47 juta KK atau sekitar 170 juta NIK,” ungkap Harsono.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan rencana pembatasan pembelian LPG 3 kg masih terus dimatangkan.
Ia mengatakan pemerintah sedang melakukan piloting di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Namun, belum ada pembatasan pembelian karena masih perlu dievaluasi.
Terkait sistem pembatasan, Tutuka menyebut tidak akan jauh berbeda dengan pilot project yang berlangsung saat ini. Namun, ia mengatakan ada tantangan dalam proses memperpendek rantai pasok distribusi LPG 3 kg ke konsumen.
Selain itu, Tutuka mengungkapkan temuan di lapangan bahwa ada beberapa aduan dari konsumen soal harga LPG 3 kg yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya itu terjadi di banyak wilayah, sehingga pihaknya ingin ke depan tidak terjadi hal serupa.
“Harapannya registrasi itu terjadi tahun ini. Sehingga dapat memenuhi profil data bagaimana gambaran masyarakat yang membeli (LPG 3 kg),” ungkap Tutuka dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (30/1). (lna)
Leave a Reply