JoSS, STOCKHOLM – Pemerintah Swedia berencana memperkenalkan dan menerapkan kembali layanan wajib militer di negara itu. Tahap awal kuota rekrutmen capai 3.000 orang.
Perdana Menteri Ulf Kristersson mengumumkan kebijakan tersebut sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan warga negara dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan aksi penyelamatan, berkaca dalam perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia.
Dia menambahkan Badan Kontinjensi Sipil (MSB) akan diperintahkan untuk mempersiapkan langkah tersebut dalam waktu dekat.
Menurut Menteri Pertahanan Sipil Carl-Oskar Bohlin, langkah pertama adalah mengirim orang dengan keterampilan yang sesuai ke layanan penyelamatan kota untuk melakukan layanan sipil di sana.
Dia mencatat sebanyak 3.000 rekrutan dapat menjadi bagian dari gelombang pertama ini, tetapi menekankan selama pertemuan MSB pekan lalu bahwa detailnya belum diselesaikan.
“Kami tidak tahu persis berapa banyak yang bisa dicakup oleh kewajiban ini. Kami melihat layanan penyelamatan kota saat ini tidak dirancang untuk tuntutan kesiagaan tinggi dan akhirnya serangan bersenjata,” ujar Bohlin.
“Pengalaman dari Ukraina jelas, dalam hal melindungi penduduk sipil, layanan darurat berada di bawah tekanan yang sangat berat,” papar dia. Layanan sipil wajib awalnya ditinggalkan di Swedia pada tahun 2008.
“MSB akan memiliki waktu hingga 1 Maret untuk mempersiapkan pengaktifan tugas sipil,” ungkap menteri tersebut.
Dia menambahkan pemerintah Swedia berharap membuatnya kembali dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Menurut dia, mereka yang dipanggil untuk bertugas akan menjalani pelatihan tambahan untuk melakukan operasi penyelamatan dalam kondisi militer.
Pegawai negeri adalah warga sipil yang setara dengan wajib militer, di mana warga negara dipanggil untuk menjalankan misi yang sangat penting bagi kemampuan pertahanan suatu negara.
Ini termasuk mengisi posisi dalam perawatan kesehatan, perawatan anak, perlindungan kebakaran dan layanan penting lainnya. Swedia menghidupkan kembali wajib militernya pada tahun 2017, mengutip aktivitas militer Rusia sebagai salah satu alasannya. Kebijakan tersebut mengharuskan orang untuk melayani antara sembilan dan 12 bulan. (lna)
Leave a Reply