JoSS, KENDAL — Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menemukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak beroperasi dan kuota BBM bersubsidi terbatas saat mengecek ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu (11/9/2022).
“Dari hasil pengecekan di lapangan kami melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidi terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar,” kata Trenggono dalam keterangan pers.
Trenggono menerangkan pihaknya berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. Dia menyatakan telah menyampaikan persoalan ini kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) Pertamina.
“Kami sudah list dan sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah teratasi,” tuturnya.
Selain itu, dia meminta kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Tengah dan Polres Kendal ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar dimanfaatkan nelayan yang berhak.
Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan guna mengantisipasi kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Pengawasan ketat harus dilakukan guna mengantisipasi kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan. Langkah ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfhi, memastikan kepolisian akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi ke nelayan agar tepat sasaran.
“Di seluruh jajaran baik itu di tingkat kilang, POM bensin, anggota sudah tersebar. Apakah SPBU itu kekurangan, supply-nya berlebihan, atau ada yang bermain-main,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply