JoSS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa anggaran yang macet pada tahun 2022 akan berdampak pada kerja operasional para penyelenggaran pemilu 2024 mendatang. Mengingat tahapan pemilu sudah dimulai.
Untuk diketahui, KPU mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk tahun 2022. Jumlah tersebut sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran Rp1,24 triliun.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mencontohkan, biaya operasional untuk kendaraan penyelenggara pemilu belum terpenuhi. Akibatnya, mobilitas petugas KPU di daerah menjadi terganggu.
“Kalau kira-kira perlu mobilitas, lalu anggarannya belum cair itu, jangankan jalan, mobilnya pun gak ada,” ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Hasyim juga menyebutkan, bahwa banyak kantor KPU di daerah yang perlu renovasi. Dia takut, mengingat kondisi iklim Indonesia yang tak menentu, banyak kantor KPU di daerah yang terkena dampak.
“Situasi seperti ini harus diantisipasi. Belum lagi karena situasi geografis kita, musim hujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau menoleh ke mana,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pada tahun 2022 KPU membutuhkan dana yang tak sedikit. Meski tahapan yang memerlukan dana besar berada di akhir, seperti pemungutan dan penghitungan suara, namun tahapannya sudah harus digarap pada tahun ini.
Selain itu, Hasyim mengaku semangat para penyelenggara pemilu akan berkurang karena anggaran yang tak optimal.
“Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu,” ujarnya saat ditemui awak media seusai konferensi pers.
Sementara itu, Ketua KPU Periode 2004-2007 Ramlan Surbakti menyayangkan anggaran dana untuk KPU tahun ini tidak optimal. “Anggaran itu jangan buat KPU itu mengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda,” ujar Ramlan saat menemui awak media di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ramlan, seharusnya pemerintah tak menyamakan pekerjaan kementerian dengan kerja KPU. Dia mencontohkan, jika suatu kementerian menjalankan proyek dan ternyata anggarannya kurang maka proyek tersebut bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. Namun, ujar Ramlan, KPU tidak bisa seperti itu.
“KPU enggak bisa, enggak bisa mengatakan wah anggaran kami cuma sekian makanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya separuhnya saja, yang lainnya Pemilu yang akan datang. Itu enggak bisa, harus sekarang,” jelas Ramlan.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah segera mencairkan dana anggaran yang telah disetujui. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut dana anggaran disalahgunakan sebab akan ada pertanggungjawaban dari KPU dan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ramlan menambahkan, tak elok jika pemerintah menyicil anggaran KPU sebab akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu. “Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu. KPU itu untuk apa sih anggaran itu? Untuk melaksanakan tahapan dan program [Pemilu],” ungkapnya.
Pendapat serupa disampaikan Ketua KPU Periode 2017-2022 Arief Budiman. Dia mengatakan seharusnya anggaran dicairkan tepat waktu sebab akan berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu. Dia menyarankan KPU dan Kemenkeu lebih sering bertemu untuk menyelesaikan masalah anggaran tersebut.
“KPU dan Kemenkeu harus bertemu lebih intensif. Untuk membicarakan apa? Satu, KPU-nya misalnya bener nggak sib begini? Mana sih yang perlu dipenuhi sekarang? Terus pemerintah, pemerintah juga harus terbuka, misalnya ‘eh pemerintah sebenernya punya duit nggak sih sekarang? Ini Pemilu sudah masuk tahapan, duitnya ada nggak? Kalau ada berapa, bisa dicairkan kapan?” jelas Arief, dilansir dari kabar24.com. (lna)
Leave a Reply