JoSS, SEMARANG – Sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jawa Tengah mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp20.36 miliar. Serah terima bantuan tersebut dilakuna pada Kamis (2/6/2022).
Bantuan dana diberikan karena partai politik telah berperan penting dalam menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif. Hal ini juga diamanatkan Ketentuan Permendagri No 36/2018 Pasal 25 ayat 4 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri mengikuti Penandatanganan Bersama Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Kamis (2/6/2022)
Dalam acara tersebut, penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Ganjart Pranowo beserta para pimpinan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil Pemilihan Umum tahun 2019.
Turut hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yakni PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, PPP, PAN, dan Demokrat, termasuk Nasdem.
Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly berharap dana bantuan untuk Parpol ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
“Harapannya bantuan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Dan juga untuk laporan akuntabilitasnya, dapat dilaporkan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya dilansir dari dprd.jatengprov.go.id.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah melalui sambutannya menilai berita acara ini merupakan kewajiban dari pemerintah kepada partai politik. Maka dari itu harapannya dapat bermanfaat, serta akuntabilitas laporannya dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya.
“Semoga bermanfaat untuk kader, parpol dengan fungsi menyerap, menghimpun dan sumber perekrutan kader dengan pendidikan politik yang sangat diharapkan. Biar bagaimana pun partai politik punya strategi masing-masing, mereka sudah paham soal ini,” ungkapnya.
Ganjar menambahkan bantuan partai politik ini penting untuk menggerakan mereka. Mengingat partai politik memunyai fungsi yang penting.
“Kawan partai politik pasti sudah siap. Ya memang, bantuan inilah yang diperlukan untuk menggerakkan partai, ya. Dari sisi kacamata pemerintah, tentu berharap bantuan bermanfaat,” kata Ganjar.
Menurutnya, bantuan itu akan berguna untuk partai, karena mereka memunyai fungsi menyalurkan, menghimpun aspirasi, dan sumber rekrutmen kader. Bagaimana pun, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk bisa tahu luar dan dalam partai.
“Maka istilah saya sampaikan, mudah-mudahan dengan bantuan ini, partai-partai akan bisa menggunakan anggaran ini dengan seluruh program yang sudah dibuat,” bebernya.
Ganjar berharap, akan banyak masyarakat yang datang kepada partai untuk menyampaikan aspirasi. Bisa disampaikan melalui kadernya, baik yang ada di DPR, ataupun parlemen yang ada di eksekutif.
“Proses inilah yang kemudian dengan anggaran yang tidak terlalu banyak, ini bisa membantu partai dalam melakukan agregasi politik,” ucapnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah, Haerudin menyampaikan, bantuan partai politik ini diperuntukkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD. Jadi ada sembilan parpol. Jumlahnya sesuai dengan suara yang ada.
“Hitungannya satu suara Rp1.200. Jumlah totalnya itu Rp20,36 miliar,” jelasnya seusai kegiatan.
Haerudin menambahkan, anggaran itu berasal dari APBD yang nama kegiatannya Bantuan Keuangan Partai Politik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan SK Gubernur. Bantuan diberikan 60 persen untuk pendidikan politik, dan 40 persen untuk strategi kebutuhan organisasi masing-masing.
“Tapi sesuai dengan ketentuan UU, 60 persen untuk pendidikan politik, dengan bantuan terbanyak diterima PDIP sesuai dengan jumlah kursi,” terangnya. (adv-anf)
Leave a Reply