JoSS, JAKARTA – Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Pemerintah dan PT PLN (Persero) tengah mengkaji untuk mengalihkan subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik.
Dia menjelaskan perubahan ini bertujuan untuk mempercepat penambahan pengguna kompor listrik di dalam negeri. Sehingga ia ingin anggaran untuk subsidi LPG 3 kg dialihkan.
“Kami menggodok program dengan pemerintah bagaimana tadinya subsidi untuk LPG bisa direalisasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi baik ini untuk pembelian kompor listriknya dan utensilnya sehingga di sini ada pergerseran penggunaan,” ujarnya, dalam Rapat PMK, dilansir dari Youtube Komisi VI, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, target penambahan pengguna kompor listrik bisa mencapai 15 juta rumah tangga di tahun ini. Namun, lanjutnya, hal ini tidak bisa dicapai jika tidak ada dukungan subsidi anggaran dari pemerintah sehingga muncul ide untuk menggeser dana subsidi, apalagi, dengan mengubah subsidi energi LPG 3 kg ke kompor induksi akan lebih menghemat keuangan negara.
Ia menjelaskan, untuk pengadaan kompor listrik dana yang dibutuhkan hanya Rp10.350 per ekuivalen, sedangkan untuk subsidi LPG dibutuhkan sebesar Rp18 ribu per kg. “Jadi per kg (LPG) dan listrik ekuivalen sekitar Rp7 ribu (hemat). Ini yang sedang kami godok dengan pemerintah,” kata dia.
Sebab itu, ia berharap ada dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan untuk pergeseran skema subsidi ini.
“Nah ini sedang kami godok apabila ada masukan PMN digunakan untuk menjadi proyek percontohan transisi dari LPG ke kompor induksi akan segera dimasukkan (ke rencana anggaran PLN),” jelasnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menargetkan penggunaan kompor induksi atau kompor listrik di tahun 2024 mencapai 8,5 juta. Pengguna kompor listrik akan semakin bertambah pada tahun 2030 mencapai 18,2 juta rumah tangga. Sementara, untuk menggunakan kompor listrik dibutuhkan daya sebesar 2.200 watt.
Darmawan mengatakan untuk kelas masyarakat yang daya listriknya sudah 2.200 watt tidak akan jadi masalah dalam menggunakan kompor listrik. Sementara saat ini tercatat mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan listrik berdaya 450 watt dan 900 watt atau subsidi.
“Banyak penggunaan listrik dayanya masih 900 watt, perlu ada strategi khusus dalam menambah daya jadi 2.200 watt. Penambahan daya akan difasilitasi,” katanya, beberapa waktu lalu.
Menurut Darwaman, kelak penggunaan listrik untuk kompornya pun akan tetap subsidi. Sebab, akan ada teknologi penghitungan yang dimiliki PLN yang bisa dihitung dan untuk penerima subsidi akan tetap mendapatkannya meski sudah beralih ke kompor listrik.
Adapun untuk keluarga yang sudah mampu, PLN pun memastikan dengan penggunaan kompor listrik akan lebih murah dibandingkan penggunaan LPG. Darmawan pun akan memfasilitasi jika ada masyarakat yang ingin menaikan daya, termasuk ke depan menyiapkan utensil yang sesuai untuk kompor listrik hingga ke pasar tradisional.
“Kami akan memastikan kompor dan peralatan lainnya mudah didapatkan, bahkan di pasar tradisional sekalipun,” jelas Darmawan.
Apalagi saat ini PLN sedang mengalami oversupply atau kelebihan listrik sekitar 6,7 Giga Watt (GW) yang dihasilkan dari batu bara dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sebagian besar energi itu dihasilkan berdasarkan produksi domestik.
Sejatinya, penggunaan energi domestik itu bisa dipakai untuk menekan impor LPG melalui pemakaian kompor berbasis listrik. Melalui penggunaan kompor listrik inilah, pemerintah bisa mengurangi impor LPG yang saat ini diperkirakan per tahun bisa mencapai Rp 80 triliunan itu.
Darmawan menjabarkan, bahwa penggunaan 1 Kilogram (kg) LPG setara dengan penggunaan 7 kilo Watt hour (kWh) listrik. Tentunya, misalnya dengan pembelian gas LPG melon berkisar Rp 7.000 per kg (angka subsidi), maka penggunaan dengan kompor listrik jadi lebih murah.
“Jadi seakan-akan penggunaan 1 kg LPG melon itu murah, padahal di situ ada subsidi. Menggunakan induksi listrik lebih murah, tapi memang ada distorsi listrik karena subsidi yang perlu dikoreksi, listrik Rp 10 ribu, LPG Rp 7 ribu (subsidi). Perlu ada matching, kalo listrik lebih murah ada insentif dari listrik,” ungkap Darmawan. (lna)

Leave a Reply