Joss, BATANG – Bupati Batang Wihaji mengatakan pihaknya siap memperjuangkan 1.085 tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang tersebar di 21 puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dia menambahkan 1.085 tenaga kesehatan non-ASN itu sudah masuk dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK) dan data basis Dinas Kesehatan.
“Kami berusaha akan memberikan kesempatan dan memperjuangkan pada tenaga kesehatan non-ASN menjadi PPPK. Oleh karena, kami akan ikhtiar mengusulkan tambahan kuota PPPK agar mereka bisa diikutkan,” katanya, dilansir dari Antara.
Menurut dia, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik menjadi prioritas masuk menjadi PPPK sesuai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, kata dia, untuk kebutuhan tenaga kesehatan itu akan menyesuaikan rasio jumlah fasilitas kesehatan berbanding jumlah penduduk, demikian pula bagi tenaga pendidik.
“Saat ini memang membutuhkan banyak. Akan tetapi, kuota PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga kami perlu ikhtiar agar harapan para tenaga kesehatan non-ASN bisa menjadi PPPK terwujud,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan 1.085 tenaga kesehatan non-ASN sudah masuk pendaftar dan sesuai rencana kebutuhan sebagai bagian syarat bisa menjadi PPPK.
“Jadi, saat ini kami tinggal menyesuaikan kuota dari pemerintah pusat saja. Untuk tahun ini, kuotanya hanya 42 orang saja namun diharapkan ke depan akan terus bertambah,” katanya.
Didiet menambahkan jumlah total tenaga kesehatan non-ASN sebanyak 1.085 orang dari 2.398 orang yang sudah menjadi aparatur sipil negara.
Sebelumnya, saat menghadiri Halal Bihalal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang diikuti oleh 10.000 orang, Bupati Batang Wihaji menyatakan siap membantu memberikan kepastian status guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tadi ada harapan PGRI yang disampaikan kepada saya, yakni kepastian guru Non ASN menjadi status PPPK. Insyaallah sudah saya tandatangani dan tinggal diserahkan Surat Keputusan (SK) untuk rekrutmen tahun 2021,” kata Wihaji saat menghadiri Halal Bihalal PGRI Batang di Lapangan Sepak Bola M Sarengat, Kabupaten Batang, Selasa (10/5/2022).
Rekrutmen guru Non ASN tahun 2021 akan menerima SK yakni 239 guru, jumlah itu untuk formasi guru Sekolah Dasar sebanyak 200 orang, guru olahraga 8 orang, dan sekolah menengah pertama 31 orang.
“Penambahan PPPK tahun 2022, Insyaallah kita rencanakan sebanyak 810 orang untuk formasi guru dan tenaga teknis lainnya,” jelasnya.
Sisa guru Non ASN akan diselesaikan oleh pemimpin selanjutnya. Karena ini harapan dari PGRI untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. (lna)
Ia juga menyatakan, memperjuangkan penjaga sekolah masuk dalam rekrutmen PPPK di tahun depan. “Penjaga sekolah juga memberikan supporting terhadap pendidikan. Karena masuk dalam bagian tenaga pendidikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Batang Arief Rohman menyebutkan total guru Non ASN di Kabupaten Batang sekitar 2.600 orang.
“Kita sudah usulkan guru Non ASN menjadi PPPK sebanyak 239 orang untuk tahun 2021. Tahun ini kita usulkan 810 orang,” jelasnya, dilansir dari batangkab.go.id.
Leave a Reply