JoSS, JOGJA – Wisatawan yang hendak berlibur ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) wajib mengunduh dua aplikasi untuk masuk ke sejumlah fasilitas umum termasuk destinasi wisata, yakni aplikasi PeduliLIndungi dan Visitingjogja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Rony Primanto Hari mengatakan kedua aplikasi tersebut tidak bisa diintegrasikan karena berbeda tujuan, namun keduanya sama-sama untuk menekan penularan Covid-19.
Dia menjelaskan aplikasi PeduliLindungi adalah platform yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang akan digunakan sebagai platform untuk membantu mengatasi penyebaran Covid-19.
“Platform itu semacam super app seperti aplikasi lainnya Gojek atau Grab. Ada berbagai macam gabungan aplikasi,” papar Rony dalam talkshow online PeduliLindungi dan Visitingjogja Penyelamat Wisata DIY yang digelar Harian Jogja, Jumat (3/9/2021).
Mengutip dari harianjogja.com, Rony mengatakan karena aplikasi PeduliLindungi dikelola Pemerintah Pusat, maka Pemda DIY tidak bisa memantau sudah berapa warga DIY yang mengunduh aplikasi tersebut.
Namun dia memperkirakan sudah ada puluhan juta secara nasional mengunduh aplikasi itu sesuai dengan warga yang sudah menjalani vaksinasi dan yang memiliki gadget.
Aplikasi itu juga digunakan secara nasional. Sementara aplikasi Visitingjogja merupakan sebuah platform yang dikelola Dinas Pariwisata DIY untuk membantu menginformasikan objek wisata di Jogja, seperti potensi wisata, kegiatan wisatanya seperti apa. Aplikasi itu juga bisa digunakan untuk memesan tiket dan tempat ketika akan mengunjungi destinasi wisata, misalnya ke Candi Prambanan atau objek wisata di Kaliurang dan sebagainya.
“Saya lihat tidak mungkin karena berbeda. PeduliLindungi akunnya bersifat pribadi, satu akun mendata satu orang. Kalau Visitingjogja bisa pesan untuk satu rombongan tidak hanya satu orang. Sebagai salah satu untuk membantu bisa, tapi diintegrasikan secara sistem sesuatu yang sulit karena beda platform beda tujuan tapi bisa saling bantu,” ujar Rony.
Baca juga: Tempat Wisata dan Hotel di DIY Diminta Bersiap Terapkan Aplikasi PeduliLindungi
Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suparmono mengatakan aplikasi PeduliLindungi merupakan syarat perjalanan naik kendaraan dan masuk fasilitas umum yang sudah digemborkan oleh Pemerintah Pusat. Jawatannya sudah melakukan uji coba di mal sejak beberapa waktu lalu semua pengunjung harus men-scan barcode aplikasi PeduliLindungi dan selama ini belum ada yang komplain, atau berjalan lancar.
Menurut dia, sebagai upaya untuk nenekan penyebaran virus Corona aplikasi PeduliLindungi sangat bagus. Saat ini pihaknya masih dalam proses sosialisasi dan diskusi ketika aplikasi tersebut akan digunakan untuk masuk destinasi wisata karena sampai saat ini destinasi wisata masih tutup.
Namun yang perlu dipikirkan juga, kata Suparmono, adalah ketika destinasi wisata tidak ada jaringan internet atau blankspot. Dia mencontohkan kesulitan jaringan seperti di Candiijo Prambanan atau Kaliadem Pakem. Sebab, masing-masing provider berbeda sehingga harus dipikirkan ketika destinasi wisata kesulitan jaringan.
Selain itu juga aplikasi PeduliLindungi sifatnya pribadi. Sementara yang masuk destinasi wisata biasanya rombongan ada yang sampai 2-3 bus dan sebagainya, sehingga ketika wisatawan masuk harus men-scan barcode akan terjadi kerumunan.
Suparmono mengatakan untuk jangka panjang aplikasi PeduliLindungi sangat bagus. Dia berharap dalam waktu dekat ini kartu vaksin masih dibolehkan sebagai syarat untuk masuk destinasi wsiata.
Ketua Koperasi Notowono atau wadah pengelola sejumlah objek wisata di Mangunan Bantul, Purwo Harsono meminta perlu ada kebijakan ketika di objek wisata terjadi blankspot. “Saya kira perlu kebijakan tertentu. Bisa tidak kartu vaksin boleh masuk karena tak cukup alat kelengkapan mungkin itu jadi kebijakan,” kata dia.
Purwo mengatakan pengelola wisata tertama di Mangunan sangat setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat termasuk penerapan aplikasi PeduliLindungi untuk menekan angka kasus Covid-19, karena kesehatan baginya merupakan hal yang utama. Namun pemerintah juga perlu memikirkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan problem baru di destinasi wisata. (lna)
Leave a Reply