JoSS, MYANMAR – Pemerintah Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara itu, menyusul meningkatnya krisis politik dan gelombang demonstrasi yang telah menelan lebih dari 50 korban jiwa.
Selain Inggris, pemerintah Singapura dan Indonesia sudah lebih dulu meminta warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara tersebut menyusul meningkatkan ketegangan antara warga sipil dan junta militer.
“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tetap tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP.
Gelombang demo menentang kudeta telah terjadi lebih dari sebulan hampir di seluruh Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hingga saat ini setidaknya 70 pedemo tewas di tangan aparat militer (Tatamadaw) Myanmar. Selain itu, diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang ditahan aparat akibat berdemo.
Kemarin, Kamis (11/3) sebanyak 17 pedemo tewas saat menggelar protes menentang kekerasan aparat keamanan dan kudeta mliter.
Militer Myanmar tidak merespon soal korban meninggal dalam unjuk rasa kemarin. Mereka hanya menyatakan sudah memberi perintah kepada prajurit dan opsir di lapangan supaya menggunakan senjata jika hanya terpaksa.
Terpisah, Penyelidik Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews, menyampaikan kepada Dewan HAM PBB ada indikasi militer Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Andrews mendesak supaya PBB memberikan sanksi multilateral kepada junta Myanmar dan perusahaan energi milik negara, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.
Junta militer Myanmar dilaporkan menggunakan senjata perang dalam menanggapi demonstran anti-kudeta hingga melakukan pembunuhan berencana terhadap penentang rezim militer.
Kelompok pemantau hak asasi manusia Amnesty International memaparkan telah mendokumentasikan “pembunuhan besar-besaran secara nasional” sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari lalu melalui beberapa klip video yang tersebar di media sosial.
Baca juga: Junta Militer Akhirnya Bebaskan Ribuan Demonstran Myanmar
“Taktik militer Myanmar ini usang, tetapi pembunuhan mereka belum pernah disiarkan langsung ke dunia untuk melihatnya,” kata Direktur Tanggapan Krisis Amnesty International, Joanne Mariner, dalam laporan terbaru kelompok itu pada Kamis (11/3), dilansir dari CNNIndonesia.
“Ini bukan kebingungan, atau petugas individu membuat keputusan yang buruk. Ini adalah perintah komandan yang tidak menyesal telah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, mengerahkan pasukan dan metode pembunuhan di tempat terbuka,” paparnya menambahkan.
Amnesty mempertunjukkan analisis dari 55 video yang terekam sejak 28 Februari hingga 8 Maret di kota-kota tempat demonstrasi marak terjadi, termasuk Mandalay dan Yangon.
Dalam salah satu klip yang tersebar di Facebook tertanggal 28 Februari, seorang tentara terlihat menyerahkan senapan kepada petugas polisi di sebalahnya. Polisi itu lantas membidik dan menembak, sebelum personel lain di sekitar mereka bersorak-sorai gembira.
Video itu dikabarkan diambil di tenggara Kota Dawei dan direkam dari sebuah properti di atas jalan secara sembunyi-sembunyi. Dalam video itu terdengar pula suara tangis dan ketakutan perempuan.
Sementara itu, klip video lainnya yang diambil dari Twitter tertanggal 3 Maret menunjukkan personel menggiring seorang pria diduga pedemo ke kerumunan pasukan keamanan di Yangon. Pria itu tak lama ditembak seorang petugas yang berada disampingnya meski ia tidak melawan.
Setelah ditembak, jasad pria itu ditinggalkan di jalanan selama beberapa saat sebelum para petugas menyeretnya pergi.
“Insiden ini tidak hanya menunjukkan pengabaian yang sembrono terhadap kehidupan manusia, membuat olahraga menembak secara langsung ke arah pengunjuk rasa, itu juga mengungkapkan koordinasi yang disengaja antara pasukan keamanan,” kata Mariner seperti dikutip AFP. (lna)
Leave a Reply