Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, AHY Tempuh Jalur Hukum

Kolase, Agus Harimurti Yudhoyono - Moeldoko (Foto: medcom.id/metrotvnew.com)
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025. Penetapan itu dilakukan secara aklamasi.

Terkait adanya KLB yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan lima poin pernyataan Dewan Pimpinan Pusat

Pertama, AHY menyatakan KLB Demokrat di Sumut ilegal dan inkonstitusional. “KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional karena KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah,” ujar AHY, Jumat (5/3/2021).

Sesuai AD/ART Partai Demokrat, kata AHY, KLB sah jika mendapat dukungan dan dihadiri 2/3 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta 1/2 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Selain itu, KLB juga mesti mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat

“Ketiga klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali. Faktanya, seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing,” ujarnya.

AHY mengklaim, Ketua DPD di 34 provinsi dan 514 DPC telah menyatakan setia dan tunduk di bawah kepemimpinannya.

Kedua, AHY menyebut bahwa para peserta KLB di Sumatera Utara bukan pemilik hak suara. Mereka, lanjut AHY, kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat. Adapula mantan kader atau yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan ada yang sudah pindah partai.

“Tiba-tiba mereka kembali menggunakan jaket biru Demokrat seolah-olah mereka adalah kader aktif  yang memiliki hak suara sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu,” ujar AHY.

Baca juga: Rachland Sebut Moeldoko Hendak Rebut Posisi Ketum Demokrat Untuk Maju Capres 2024

AHY menyebut, sebelumnya memang ada 34 Ketua DPC yang terpapar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). “Tetapi mereka sudah di PLT sebelum KLB dimulai,” ujar dia.

Menurut AHY, mereka berpaling atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan.

Ketiga, AHY menyebut Partai Demokrat sebetulnya sudah berupaya mencegah terselenggaranya KLB dengan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam pada Kamis, 4 Maret 2021.

AHY beranggapan, para pejabat ini memiliki kewenangan serta kepentingan menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara ini. “Kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada politik, hukum, dan keamanan. Itulah mengapa kami mengirimkan pesan agar Partai Demokrat ini mendapatkan atensi,” ujar AHY.

Keempat, AHY menilai kesediaan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB membuktikan bahwa Kepala Staf Kepresidenan itu sejak awal terlibat dalam upaya pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

“Keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak kini sudah terang-benderang,” ujarnya.

Kesanggupan Moeldoko, kata AHY, telah meruntuhkan seluruh pernyataan sebelumnya yang menyatakan bekas Panglima TNI itu tidak tahu-menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat dan menyebut semua hanya permasalahan internal Demokrat.

“Masyarakat tentu dapat menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut. Perilaku tersebut bukanlah sikap yang kesatria,” ujarnya.

Sebagai mantan prajurit, kata AHY, dia tentu sangat menghormati para senior-senior dan para pendahulu di TNI. “Saya dulu prajurit, beliau prajurit. Dalam dunia keprajuritan, menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tetapi dari para senior pula saya mendapatkan pelajaran, bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik,” ujarnya.

Kelima, AHY meminta pemerintah konsisten menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik. “Saya meminta pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah Partai Demokrat,” ujarnya.

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan hasil KLB Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Periode 2021-2025.

Disamping itu, Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum atas terselenggaranya KLB ini. “Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum,” pungkas AHY. (lna)

5 Komentar

  1. Masya allah drama atau sandiwara di dalam partai politik kali ini terjadi lagi dan lagi di NKRI, sesudahnya kita ketahui di dalam sejarah partai politik di NKRI sudah ada peristiwa seperti apa yg terjadi di dalam Partai Demokrat yaitu ada dualisme kepemimpinan pengurus parpol lewat jalan KLB di Sibolangit Sumatera Utara yg memenangkan Moeldoko sebagai pimpinan Parpol dengan KLB di Bogor yg dipimpin oleh Agus Harimurty Yudhoyono versi KLB di Bogor, dan sebelumnya sudah ada peristiwa mirip atau sama dengan seperti ini dahulu yaitu di Partai Politik Golkar dengan dua kubu pimpinan yaitu versi Aburizal Bakrie dan yg satunya versi Agung Laksono, lalau ada lagi di Parpol PPP dengan dua kubu kepemimpinan parpol yaitu kubu versi Roharmuzy dan kubu versi Djan Farid, ada lagi dua kubu pimpinan satu parpol PDIP dahulu yaitu kubu versi Megawati Soekarno Putri dan kubu versi Soerjadi, dan masih adal algi di parpol PKB yaitu ada dua kubu kepemimpinan parpol PKB yaitu kubu versi Muhaimin Iskandar atau Cak imin dan kubu versi Abdurrahman Wahid atau Gusdur ditahun 2008 yg lalu, dan rakyat Indonesia itu sudah tahu bahwa semua itu hanyalah drama atau sandiwara politik yg diskenario atau settingan belaka, mau pakai orang didalam parpol semuanya ataupun ada orang diluar parpol seperti contohnya Moeldoko. Ketahuilah bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu tertipu dengan segala macam bentuk permainan drama ataupun sandiwara politik yg diskenario terlebih dulu yg ada di dalam parpol-parpol yg ada di NKRI, dan semuanya demi kepentingan untuk merebut kekuasaan sebagai presiden di negara Indonesia. Maklum saja Pilpres tahun 2024 sudah dekat atau tinggal tiga tahun lagi, maka jangan heran kalau para tokoh politiknya mulai mencari panggung atau mencari nama agar mudah mendapatkan pengikut guna kepentingan Pilpres ataupun Pilkada tahun 2024 mendatang, namun sayangnya hal itu menipu rakyat Indonesia saja. Inilah gambaran sesungguhnya perpolitikan di NKRI sedari pertama kali NKRI merdeka dulu sampai sekarang. Padahal di dalam Agama apapun itu kalau berpolitik haruslah jujur, dan apalagi kalau menjadi pejabat negara, akan tetapi di NKRI ini hal ini sayangnya sangat langka.

  2. Benar itu apa semua yg telah dikatakan oleh Bapak Agustinus Slamet itu. Bahwa semua yg terjadi dari dahulu taua tahun 1955 sampai sekarang di dalam partai politik di NKRI adalah hanya sekedar permainan drama atu sandiwara belaka, yg ujung-ujungnya adalah demi kepentingan perebutan kekuasaan sebagai penguasa negara NKRI ini atau menjadi Presiden dan kepala Daerah atau pejabat DPR pusat dan daerah, dan juga membagi-bagi proyek-proyek negara saja. Inilah NKRI ATAU SUATU NEGARA YG SEJAK SEDARI PERTAMA KALI MERDEKA DULU SAMPAI SEKARANG SELALU SAJA DIKUASAI OLEH ORANG-ORANG ATHEISME KOMUNISME YG BERPURA-PURA BERGAMA DAN DEMIKIAN JUGA DENGAN PARA PENGIKUT-PENGIKUTNYA. Di dalam surat Annisa ayat 72 Kitab Suci Al Quran Nurkarim Tuhan Allah SWT menyuruh kita atau mewajibkan kita umat muslim yg taqwa untuk memerangi mereka atau para iblis-iblis penguasa dan pengikutnya di NKRI ini sampai mati, atau membasminya sampai habis. Jangan takut ada puluhan ribu laskar dan tni, polisi, dan aparat negara lain yg masih taqwa dan bergabung dengan kita. Allahu Akbar.

  3. Walah, jangankan drama di dalam partai politik, lho yg di tni ad saja ada prajurit tni ad serda aprilia santini manganang, yang awalnya masuk menjadi anggota TNI ADnya mengaku sebagai wanita, padahal dia adalah seorang pria, eeeh, baru ketahuan identitas aslinya yg sebenarnya setelah beberapa tahun telah menjadi anggota TNI AD “perempuan” dan bahkan pernah bergabung di tim voli putri dan sering masuk tv pada saat bertanding volinya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya rekrutmen atau penerimaan di Institusi TNI selama ini ? tentu saja semua rakyat sudah tahu yaitu bisa gratis kalau yg memeberikan rekomendasi itu Jenderal bintang 4, 3, 2 , atau 1, akan tetapi iya harus membayar jika yg membawa bukan anggota TNI berpangkat Jenderal bintang 4, 3, 2, 1 itu. Hal seperti ini atau rekrutmen anggota TNI yg bermasalah ini atau tidak benar-benar jujur ini sudah bukan rahasia lagi di negara ini atau di NKRI, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum. Bahkan untuk semua jenis TNI, POLRI, CPM, INTELEJEN, ASN atau PNS, juga semuanya perekrutannya kurang lebih sama saja atau tidak benar-benar jujur, kredibel, amanah, apalagi bisa dipercaya atau fatonah. Sehingga janganlah kita menjadi heran jika dari rezim pertama atau pemimpin yg pertama dulu sampai rezim yg sekarang atau si Jokowi dipenuhi dengan pelanggaran kemanusiaan atau kasus pelanggaran HAM, mulai dari peristiwa tanjung priok, kasus marsinah, kasus munir, kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, dll, kasus peracunan aktivis munir, dll yg tidak dapat disebutkan namanya karena sudah terlalu banyak terjadi di negara ini atau di NKRI. Maklum saja karena untuk menjadi prajurit, atau asn, dan bahkan untuk bisa menjadi pejabat negara apapun itu di negara ini atau NKRI misalnya untuk menjadi pejabat negara Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, hampir semuanya atau rata-rata, dari semenjak pertama kali negara kita atau NKRI ini merdeka tidak ada yg benar-benar jujur, kredibel, amanah, dan juga fatonah, dan kalaupun ada yg benar-benar jujur itu kemungkinan cuma satu atau dua orang saja. Semua itu atau para mantan pemimpin dan pemimpin saat ini dan juga para pengikutnya adalahj orang-orang yg munafik dan jahat atau iblis yg berpura-pura beragama saja. Tuhan Allah didalam surat Annissa ayat 72 telah berfirman yg artinya wahai para manusia yg taqwa, perangilah syetan dan iblis-iblis pengikutnya itu sampai habis atau dengan kata lain dibasmi. Mengapa Tuhan Allah SWT berfirman demikian ? karena iblis yg pura-pura beragama itu adalah orang yg paling munafik dan jahat dan mereka kalau mengaku beragama bahkan ada didalam KTP atau Kartu Tanda Penduduk mereka mengatakan beragama maka sebenarnya mereka itu telah berbohong, akan tetapi sebenarnya mereka semua itu adalah orang-orang atheis komunis yg pura-pura beragama saja.

  4. Betul itu semua apa yg telah dikatan oleh Bapak Joko, bahwa tidak ada yg benar-benar jujur di dalam perekrutan TNI, POLRI, INTELEJEN, CPM, ASN, dan juga apalagi untuk menjadi pejabat negara di NKRI ini, apakah itu di PIlPRES, PILCALEG, PILKADA, dan juga untuk menjadi pejabat negara lainnya. Maklum saja karena di NKRI ini yg namanya beragama ataupun Pancasilais itu hanyalah sekedar kedok atau topeng belaka saja. Kalau sudah menjadi pejabat negara rata-rata pada mengaku jujur dan juga kalau telah menjadi ASN, padahal semua rakyat Indonesia sudah tahu bahwa kalau untuk menjadi ASN atau untuk menjadi pejabat negara di NKRI itu tidak benar-benar jujur atau murni, akan tetapi dibelakang layar adalah settingan atau jual-beli jabatan saja, dan itu adalah FAKTA.

  5. Semua pemimpin dan mantan pemimpin dan juga anak buah dan pengikut atau antek-antek mereka adalah atheis komunis versi NKRI. Negara NKRI ini sedari pertama kali merdeka dulu selalu saja dikuasai orang-orang yg pura-pura beragama macam-macam, padahal sebenarnya atau sejatinya mereka itu orang-orang yg munafik dan jahat batau iblis-iblis belaka. Rakyat Indonesia sudah pada tahu dan tersadar kalau selama ini mereka tertipu semua, kecuali para pemimpinnya, keluarganya, dan juga para anak buah dan pengikut mereka sendiri. Namun rakyat Indonesia yg taqwa dan tidak pernah menjadi pengikut-pengikut iblis-iblis ini tidaklah tertipu semuanya, dan dari dulu sudah menghimpun kekuatan militer dan laskar pejuang pembasmi iblis sendiri, dan jumlahnya kini sudah kurang lebih puluhan ribu orang. Saya melihatnya sendiri mereka bersenjata lengkap dari mulai kapal perang, kapal induk, kapal patroli, kapal selam kelas kilo, tank darat, tank ampibi, panser, panser kanon, rudal jarak pendek, rudal jarak sedang, dan rudal jarak jauh, bahkan rudal nuklirpun sudah siap ditembakkan ke markas-markas tni dan juga polri serta intelejen, cpm, dll. Ribuan rudal siap tembak sudah diarahkan ke markas-markas para aparat-aparat iblis-iblis yg pura-pura beragama itu. Semua orang di dalam negeri ini atau NKRI dan juga yg diluar negeri sudah tahu kalau di NKRI ini sedari dulu atau semenjak pertama kali negara ini merdeka atau NKRI adalah iblis yg berpura-pura beragama atau atheis komunis yg berpura-pura beragama saja dan bukan asli beragama.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*