JoSS, SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta pemerintah tidak memberi kemudahan operasional terhadap seluruh moda transportasi umum menyusul larangan mudik pada Lebaran 2021.
Menurut dia, perlu ada upaya ekstra untuk menghambat orang dalam berpergian selama pandemi masih sangat mengkhawatirkan. “Kalau sudah dilarang, moda transportasi yang mendukung mudik jangan dimudahkan,” kata wali kota yang akrab disapa Hendi itu, seperti dilansir dari Antara.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Semarang mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik. Meski demikian, ia berharap ada keseimbangan dalam mengambil kebijakan dengan yang ada di lapangan.
“Jangan kalau sudah dilarang, tapi kereta api, bus, pesawat terbang masih jalan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Menko PMK sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Muhadjir Efendy menyatakan pemerintah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran 2021. Keputusan tersebut diambil karena masih tingginya kasus dan angka kematian akibat COVID-19.
Baca juga: Larangan Mudik Berlaku Bagi Seluruh Masyarakat Baik ASN Maupun Karyawan Swasta
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan larangan mudik dan menetapkan cuti bersama Lebaran hanya satu hari merupakan kebijakan tepat dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air karena hingga kini penyebaran virus Corona belum sepenuhnya terkendali.
“Pembatasan pergerakan orang memang sangat dibutuhkan dalam pengendalian COVID-19. Apalagi saat ini secara nasional belum bisa dikatakan terkendali,” katanya, dalam keterangan tertulisnya.
Dalam keterangan pers secara virtual Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto melaporkan saat ini, positivity rate Indonesia sebesar 11,49 persen.
Padahal, jelas Lestari, WHO mensyaratkan untuk dapat dikatakan terkendali positivity rate-nya harus di bawah 5 persen.
Menurutnya kondisi saat ini harus tetap dihadapi lewat disiplin protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan massa.
“Kebijakan yang diberlakukan, harus benar-benar dijalankan dengan mekanisme yang tepat di lapangan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan,” ujarnya. (lna)
Leave a Reply