Bambang Kusriyanto: Pemda Perlu Perkuat Peran RT/RW Dalam Penerapan PPKM Mikro

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto tekankan pentingnya penguatan peran RT/RW dalam penerapan PPKM Mikro pencegahan penularan Covid-19. (foto: humas dprd)
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyatakan pemerintah daerah perlu memperkuat peran RT/RW untuk mengoptimalkan Penerapan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.

Menurutnya, RT/RW menjadi ujung tombak pelaksanaan PPKM Mikro. Hanya sayang, ketentuan untuk menguatkan peran RT/RW sangat lemah untuk memberlakukan sebuah pembatasan kegiatan. Ke depan pemerintah daerah perlu menguatkan peran RT/RW.

“Untuk permasalahannya RT/RW yang berada di perkotaan dalam mengoptimalkan perannya sangat sulit terutama soal dana. Berbeda di pedesaan, dalam membuat posko PPKM Mikro bisa menggunakan 8% dari APBDes,” ucapnya saat menjadi pembicara dalam acara Aspirasi Jawa Tengah dengan topik “PPKM Mikro Solusi Tekan Covid-19, Bagaimana Pelaksanaannya di Jawa Tengah ?”, yang disiarkan langsung oleh TATV, Selasa (23/2/2021).

Dipandu host Enie Astitie dan Bona Ventura, turut menjadi narasumber yaitu Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng Sugeng Riyanto dan Sri Hastarjo, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta).

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini menuturkan membangun kesadaran masyarakat sangatlah penting guna menekan penyebaran Covid-19. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kebiasaan menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian.

Menurutnya dengan kesadaran yang tinggi maka penerapan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan menjadi sebuah pembiasaan hidup sehari-hari.

Baca juga: DPRD Jateng Dukung Pemprov Refocussing Anggaran Rp1 Triliun Untuk Penanganan Covid-19
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menjadi narasumber dalam diskusi “Aspirasi Jateng” yang disiarkan langsung TATV di Surakarta, Selasa (23/2/2021). (foto: humas dprd)

“Dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan maka kebijakan PPKM mikro sangatlah efektif,” kata politikus PDIP ini dilansir dari dprd.jatengprov.go.id.

Terkait masalah tersebut, Sugeng Riyanto mengemukakan, penggunaan APBDes untuk operasional posko ada Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1/2021. Bahwa dana desa dapat digunakan untuk BLT desa dan minimal 8% untuk penanganan Covid-19.

Secara keseluruhan, Pemprov Jateng sebenarnya dalam kebijakan PPKM Mikro sudah memiliki embrio mengenai pemberdayaan masyarakat yakni membentuk Satgas Jogo Tonggo. Hanya saja pembentukannya ditingkat RW. Sekarang fungsi Satgas Jogo Tonggo sampai tingkat RT.

Dari sisi pengamatan akademisi, diungkapkan Sri Hastarjo, peran pemerintah sudah optimal. Sayangnya yang kerap ditonjolkan kepada masyarakat adalah mengenai kenaikan kasus bukan pada sisi angka kesembuhan. Pola komunikasi yang selama ini terbangun harus diubah. Perlu ada optimisme yang dibangun supaya masyarakat tidak khawatir. (adv)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*