Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Tidak Konsisten Kendalikan Penyebaran Covid-19

JoSS, SEMARANG – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sikap pemerintah yang inkonsistensi dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah diduga menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini.

Untuk itu, dia meminta penegakan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan.

“Dalam 2 hari terakhir tercatat lonjakan kasus positif COVID-19 hingga menembus angka lebih dari 5.000 kasus. Upaya pengendalian yang konsisten dan penegakan disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan,” katanya dalam keterangan tertulisnya Minggu (15/11/2020).

Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 12, 13, 14 November, jelas Lestari, berturut-turut tercatat penambahan 4.173, 5.444 dan 5.272 kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terjadi tren lonjakan kasus positif COVID-19 di akhir pekan ini. Sejumlah ahli epidemiologi memperkirakan lonjakan kasus itu terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan cuti bersama dua pekan lalu.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Hampir Selesai, Begini Reaksi Tubuh Setelah Disuntik

Berdasarkan kenyataan tersebut, menurut legislator Partai NasDem itu, sudah saatnya para pemangku kepentingan dalam pengendalian COVID-19 konsisten dalam menegakkan aturan.

Karena, tegas Rerie, sudah dua kali momen libur panjang dengan banyak kerumunan terjadi, pada pertengahan Agustus 2020 dan awal November 2020, menghasilkan lonjakan kasus positif COVID-19.

Namun sangat disayangkan fakta tersebut di atas kurang direspons dengan baik. Bahkan, ujar Rerie, sejumlah pihak yang bewenang dalam pengendalian COVID-19 terkesan melakukan pembiaran ketika ada sekelompok orang menciptakan kerumunan di area publik.

“Terkesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Pemerintah seyogianya konsisten dalam menegakkan protokol pengendalian COVID-19,” ujar Rerie, seperti dilansir dari Antara.

Tindakan inkonsisten tersebut, menurut Rerie, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para pemangku kepentingan dalam pengendalian COVID-19.

Padahal, tegasnya, untuk meningkatkan upaya pengendalian COVID-19 perlu kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. (lna)