JoSS, BANGKOK – Ribuan demonstran di Thailand berkumpul di Ibu Kota negara itu, Bangkok pada Minggu 16 Agustus 2020. Mereka menuntut pengunduran diri kabinet pemerintah, perubahan konstitusi dan penghentian tindakan gangguan aparat terhadap para aktivis oposisi.
Demonstran juga mendesak Perdana Menteri (PM) Prayut Chan–ocha yang sempat memimpin junta militer dengan melakukan kudeta selama lima tahun, untuk mundur.
Dilansir dari CNNIndonesia, demonstran mengatakan aksi demonstrasi ini menunjukkan dukungan yang lebih luas untuk perubahan di luar gerakan mahasiswa, yang menggelar demonstrasi sebulan terakhir nyaris setiap hari.
“Kami berasal dari berbagai kelompok berbeda dan umur yang berbeda,” kata Kukkik, 29 tahun, yang merupakan seorang mahasiswa pasca-sarjana seperti dilansir Reuters. Demonstran meneriakkan slogan seperti “Diktator jatuh, hidup demokrasi”.
Mahasiswa juga meminta pengurangan kekuasaan monarki atau kerajaan, yang sebelumnya menjadi obyek tabu dalam politik nasional Thailand.
Demonstran berkumpul di Monumen Demokrasi dan menggelar salah satu demonstrasi terbesar sejak Prayuth berkuasa setelah memenangi pemilu bersengketa pada 2019. Ada sekitar 600 polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Demonstrasi di Thailand ini dibayangi demonstrasi pendukung kerajaan, yang membawa foto Raja Maha Vajiralongkorn dan anggota kerajaan lainnya.
Baca juga: Merasa Dihina, Carrie Lam Mundur dari DK Cambridge University
Aksi demo itu, diawali pada 18 Juli lalu saat menuntut pengunduran diri pemerintah dan pembubaran parlemen. Aksi terus berlanjut hampir setiap hari.
Jika tuntutan tidak terpenuhi pada September mendatang, para demonstran mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.
Aksi demo semakin memanas selama dua pekan terakhir saat aparat keamanan menangkap tiga aktivis. Setelah dituduh melakukan penghasutan, ketiga aktivis itu kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Saat itu, mereka mendesak Prayuth untuk mundur dari jabatannya. Prayut adalah jenderal yang terlibat dalam kudeta Thailand 2014. Dia kemudian memimpin junta militer selama lima tahun sebelum digelarnya pemilu untuk memilih pemerintahan demokrasi.
“Kami ingin membakar hal – hal buruk di Thailand,” kata Niwiboon Chomphoo, 20 tahun, seperti dilansir Reuters pada Jumat, 24 Juli 2020.
Demonstran dan kelompok oposisi menuding kelompok militer merancang Konstitusi yang menjamin pemimpin junta militer Prayut tetap berkuasa sebagai Perdana Menteri sipil setelah pemilu pada 2019. Prayuth juga menempatkan klik pejabat militer pada posisi kunci pemerintahan.
Selama sepekan terakhir, ada demonstrasi di enam provinsi, yang mendesaknya agar mundur. Konflik internal partai juga membuat enam menteri kabinet mundur. (lna)
Leave a Reply