JMSI Minta Ketua MPR Desak Pemerintah Realisasi Stimulus Bagi Industri Pers

Pengurus Pusat JMSI Periode 2020 – 2025  diterima Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (28/7) | Foto: ist
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Pengurus Pusat JMSI (Jaringan Media Siber Indoneia) meminta Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemi Covid-19. Permintaan itu disampaikan saat Pengurus Pusat JMSI Periode 2020 – 2025  diterima Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

“Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemik Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax Covid-19,” kata Bambang Soesatyo, menanggapi permintaan itu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui kementerian keuangan dengan persetujuan Presiden Joko Widodo, menjanjikan akan memberikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19. Stimulus itu antara lain berupa menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juga per tahun atau gaji maksimal Rp 18 juta per bulan,  hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

Pengurus JMSI yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketua Umum Teguh Santosa, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani, Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman, dan Ketua JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa, serta sekretaris JMSI Jakarta, Khalid Zabidi.

Baca juga: Hendry Bangun Sebut, Tiga Hal Ini Bisa Bikin Media Massa Babak Belur

Menurut sosok yang akrab disapa dengan Bamsoet ini, dirinya juga pernah menggeluti dunia jurnalistik sehingga memahami seperti apa kondisi riilnya. Dia menilai tantangan terbesar media massa saat ini bukan lagi sikap otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan.

Namun demikian, media tak boleh kalah. Media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Ia pun mengurai riset dari lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019 terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara.

Dalam riset tersebut, media siber di Indonesia dinilai masih eksis di mana dari 26 negara, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).

“Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen),” jelas Bamsoet.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.

“Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,” pungkas Bamsoet. (*/awo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*